Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOLABORASI dua atau tiga perusahaan adalah bukan sesuatu yang haram. Sebaliknya hal itu bisa menjadi penting demi menguatkan eksistensi mereka di masa globalisasi saat ini.
Untuk itu PT Peruri Digital Security (PDS) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk menambah mitra kerja dalam mendistribusikan meterai elektronik (e-meterai) kepada masyarakat. PDS melakukan kesepakatan dengan PT Solusi Nusantara Terpadu (BPD Net) sehingga menjadi mitra ke-6 yang telah bekerja sama dengan PDS agar pendistribusian meterai elektronik dapat bergerak lebih cepat dan masif. Perjanjian ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PDS, Tetty Herawati Siregar dan Direktur Utama SNT, Aries Reynold di Ruang Pancasatya Kantor Peruri Jakarta.
Baca juga: Pemerintah Luncurkan Materai Elektronik Untuk Kebutuhan ...
Sejak resmi diluncurkan ke publik pada 1 Oktober lalu, meterai elektronik merupakan representasi salah satu langkah pemerintah untuk melakukan digitalisasi di berbagai aspek. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat meterai elektronik diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan transaksi elektonik yang pertumbuhannya sangat masif mengingat fungsinya untuk melakukan pembayaran atas pajak dokumen yang terutang bea meterai.
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai menjelaskan bahwa Peruri mendapatkan penugasan dari negara untuk mencetak meterai tempel dan membuat meterai elektronik (e-meterai). Terkait dengan distribusi meterai, Peruri mempercayakan kepada PT Peruri Digital Security yang merupakan anak perusahaan Peruri untuk mendukung pendistribusian dan penjualan meterai elektronik melalui sistem yang tersedia.
Direktur Utama PDS, Tetty menjelaskan, sejak berdiri pada 2011, PDS dipersiapkan untuk berkompetisi di pasar digital khususnya di bidang pembayaran (Smart Card), pengamanan transaksi (Certificate Authority) dan pengamanan data dan informasi (Personalisasi). Saat ini PDS dipimpin oleh Tetty Siregar sebagai Direktur Utama sesuai surat Kementerian BUMN nomor SR-865/MBU/11/2021 tanggal 17 November 2021 untuk melakukan penyegaran dan membawa PDS ke arah yang lebih baik.
"Dalam perjalanannya untuk menjadi penyedia jasa sistem keamanan dan ketahanan transaksi digital nasional, PDS terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensinya. PDS secara konsisten melakukan building capability mulai dari restrukturisasi organisasi, merekrut digital talents serta melakukan knowledge transfer bagi seluruh sumber daya manusia di internal perusahaan. Kini PDS juga telah menjadi authorized distributor untuk produk-produk digital Peruri di antaranya tanda tangan digital Peruri Sign dan stempel digital Peruri Tera," ujar Tetty. (Ant/A-1)
PKS Pemanfaatan dalam rangka Penyediaan Infrastruktur untuk Pembangunan, Pengoperasian, dan Pengembangan Terminal Ferry Internasional Batam Center, bernilai investasi Rp3,8 triliun.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Rusia.
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
Pemerintah Indonesia dan Jerman telah memperluas kerja sama mereka di bidang ketenagakerjaan melalui penempatan tenaga kerja terampil Indonesia, khususnya perawat, di Jerman.
Pemerintah Indonesia dan Belanda tengah membahas kemungkinan kerja sama melalui pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam manajemen tenaga kerja.
Bea Cukai Indonesia dan Singapore Police Coast Guard (SPCG) mengadakan pertemuan bilateral yang penting di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu (24/7).
Dalam menghadapi situasi ini, Peruri telah mengeluarkan permohonan maaf dan menyatakan bahwa mereka sedang berupaya memperbaiki masalah tersebut.
Untuk membangun inklusi keuangan di Indonesia perlu dilakukan secara masif dengan berkolaborasi dengan banyak pihak termasuk modern retail.
Kehadiran meterai elektronik memberikan kemudahan pembayaran bea meterai atas dokumen elektronik.
E-Meterai memiliki kedudukan yang sama dengan meterai tempel sebagai alat pembayaran pajak atas dokumen elektronik dan diakui oleh hukum.
Pos Indonesia mendapat tugas atau amanah dari kementerian Keuangan, untuk mendistribusikan dan menjual meterai tempel melalui Kantor Pos di seluruh pelosok negeri
esulitan proses hukum pada era shifting yang banyak dihadapi bagi perusahaan saat ini salah satunya adalah melakukan kerja sama terhadap calon partner mereka,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved