Indonesia bisa Tambah PDB US$533 Juta dari Presidensi G20 2022

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Presidensi G20 tahun 2022 yang akan digelar di Indonesia berpotensi menambah sebanyak US$533 juta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

"Ini akan menciptakan US$533 juta pada PDB," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/11), seperti dilansir Antara.

Sri Mulyani menuturkan potensi tambahan terhadap PDB Indonesia yang mencapai US$533 juta tersebut salah satunya akan berasal dari adanya potensi peningkatan konsumsi domestik selama gelaran G20 berlangsung.

Ia menyebutkan, konsumsi domestik akan meningkat sebanyak US$119,2 juta seiring forum G20 akan diselenggarakan di banyak kota di Indonesia oleh kementerian dan lembaga.

"Kami mengharapkan dampak penyelenggaraan G20 di banyak kota oleh banyak kementerian dan organisasi akan meningkatkan konsumsi domestik sebesar US$119,2 juta," katanya.

Menurutnya, gelaran G20 akan menjadi forum bagi Indonesia untuk menampilkan perekonomian domestik yang sebelumnya telah melalui momentum-momentum berat selama pandemi COVID-19.

Ia mengatakan Presidensi G20 tahun 2022 di Indonesia menyelenggarakan sekitar 150 pertemuan yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia sehingga diharapkan akan tercipta 33.000 karya dari berbagai sektor dari kegiatan ini.

Tema dari Presidensi G20 tahun depan adalah Recover Together, Recover Stronger karena pemerintah Indonesia ingin tidak ada satu negara pun yang tertinggal dari pemulihan dampak pandemi COVID-19.

Baca juga: Isu Industri 4.0 Jadi Fokus Utama Presidensi G20

Sri Mulyani mengatakan gelaran Presidensi G20 tahun 2022 akan menekankan peran dan tanggung jawab G20 dalam mengatasi masalah struktur yang dapat menciptakan hambatan bagi kemakmuran yaitu efisiensi, produktivitas, inklusi keuangan, dan ekonomi hijau.

Oleh sebab itu, Presidensi G20 tahun 2022 menekankan pada tiga pilar yakni pilar pertama adalah mempromosikan ekonomi global yang produktif dan seimbang termasuk terkait akses terhadap vaksin.

Pilar pertama juga membahas mengenai peningkatan efisiensi dalam perekonomian khususnya penggunaan teknologi digital melalui transformasi digital terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah sehingga mereka memiliki akses permodalan dan akses pasar.

Pilar pertama turut membahas terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pasca COVID-19 dengan mengembangkan pasar keuangan dan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur digital karena dapat meningkatkan produktivitas.

Pilar kedua adalah peningkatan ketahanan dan keberlanjutan karena melalui stabilitas sistem keuangan dan moneter yang lebih besar akan menciptakan peluang yang lebih baik bagi sebuah negara untuk membangun ketahanan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan pandemi.

"Ini akan menjadi topik terpenting dalam ketahanan dan mengatasi risiko volatilitas modal yang berlebihan juga akan menjadi topik ketahanan dan keberlanjutan ini," ujar Sri Mulyani.

Pilar terakhir adalah memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif karena penting bagi penduduk di dunia untuk menciptakan kesetaraan dan keberlanjutan dalam rangka peningkatan kinerja ekonomi.

"Kami percaya kami dapat mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan mempromosikan keuangan berkelanjutan dan menilai dampak lingkungan terhadap akses keuangan sambil mempromosikan inklusi keuangan," jelasnya. (A-2)