Atasi Harga Pakan, DPR Minta Kemendag Jangan Gegabah Impor Jagung

RAPAT Kerja Komisi VI DPR bersama Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi berlangsung panas saat membahas soal jeritan peternak atas anomali harga telur yang saat ini anjlok di saat harga jagung untuk pakan naik. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pun diminta untuk membuat terobosan, tidak hanya sekedar menulis surat ke kementerian lain atasi jeritan peternak ini.

Anggota Komisi VI DPR Mufti Aimah Nurul Anam mengaku mendapat banyak keluhan dari para peternak kecil di daerah atas lambatnya kebijakan Kemendag merespon anjloknya harga telur di tingkat peternak. Sebenarnya, kata dia, para peternak telur ini sudah mulai gelisah ketika harga pakan jagung ini mulai naik di awal Juli 2021 sebelum akhirnya ada aksi Suroto, yang kemudian viral setelah melakukan aksi protes di tengah kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Blitar.

Harga jagung ini sudah di atas harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 yakni Rp4.500 per kilogram.

"Artinya memang di lapangan harganya tidak terkontrol degan baik. Kami melihat bahwa Kemendag memang belum optimal dalam mengelola perdagangan jagung ini," protes Mufti dalam rapat kerja Komisi VI bersama Mendag dan jajaran di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

Dia pun mewanti-wanti Kemendag untuk tidak gegabah dengan mengeluarkan kebijakan importase jagung atasi gejolak harga ini. Ditegaskannya, gejolak harga komoditas tidak selalu solusinya adalah impor, sebab nyatanya saat ini, untuk jagung produksinya surplus.

Data dari Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bahwa ada surplus jagung lokal di mana stok hingga pekan kedua September ini sekitar 2,3 juta ton. Dengan surplus ini, kata politisi muda PDI Perjuangan ini, harusnya Kemendag bisa mengatur persoalan harga di tingkat peternak ini di mana pada Juli lalu sudah terjadi kenaikan.

"Harapan kami sudah ada mitigasi jemput bola kepada pelaku-pelaku penjual jagung untuk keluarkan stoknya utnuk jual sesuai Permendag Nomor 7 Tahun 2020," tambah dia.

Menteri Perdagangan M. Lutfi justru meragukan data stok jagung tersebut. Menurutnya, jika ada stok jagung sebesar 2,3 juta ton, tidak mungkin harga di tingkat petani naik menjadi Rp6.100 per kilogram. "Kalau ada barangnya, sekarang kita jangan ngomong jutaan, ngomong 7 ribu saja enggak ada buat kebutuhan 1 bulan di Blitar. Enggak ada barangnya," tegas dia.

Luthfi memastikan telah mengecek ketersediaan jagung di pasaran bahkan sampai langsung ke pemain besar jagung. Namun dia memastikan, stok tersebut tidak ada. "Kita sekarang sudah cek orangnya, 7 ribu saja enggak ada. Untuk keperluan di Blitar saja tidak ada," jelasnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi membantah yang dikatakan Mendag tersebut. Pasalnya, kondisi jagung dalam negeri saat ini aman dan cukup. Hal ini diperkuat dengan data stok jagung minggu ke-II September 2021 sebesar 2,6 juta ton. Secara rinci terdapat di Gabungan Pengusaha Makanan Ternak (GPMT) 722 ribu ton, pengepul 744 ribu ton, agen 423 ribu ton, sisanya di eceran, rumahtangga, industri olahan dan usaha lainnya.

"Ya kalau beliau (Mendag,- red) bicara stok hanya 7.000 ton enggak mungkin lah, itu cek saja di gudang gudang GPMT ada tuh ratusan ribu ton, cek juga stok di pedagang pedagang besar. Masa sih tidak tahu pemain jagung, tinggal hubungi telpon pedagang juga dijawab, bila perlu ya sidak lah, turun ke lapangan," tegasnya.

"Kita tidak boleh meragukan data pemerintah yang dipakai Kementan yang acuannya hasil perhitungan BPS. Sebab Presiden Jokowi sudah menetapkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Jadi kita harus konsisten untuk percaya perkembangan pertanian dari satu data," imbuh Prima Gandhi. (RO/OL-10)