Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja atau buruh yang terdampak pandemi covid-19.
Bantuan ini diberikan kepada 1 juta pekerja yang berada di wilayah PPKM kategori level 3 dan 4 untuk tahap awal. Dalam penyalurannya, Kemnaker bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK, sebagai penyedia data pekerja untuk penyaluran BSU pada tahun ini.
"Jumlah data yang diserahkan hari ini mulai dari 1 juta calon penerima. Dari estimasi 8,7 juta pekerja yang akan menerima BSU. Angka ini dinamis sesuai ketentuan Kemnaker," jelas Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/7).
Baca juga: Pemerintah akan Salurkan Bantuan Subsidi Upah untuk Dua Bulan
Adapun, kriteria penerima BSU tahun ini, yaitu WNI dibuktikan dengan NIK, batas maksimal upah pekerja Rp3,5 juta, atau jika upah minimum setempat lebih tinggi, mengacu pada upah minimum yang berlaku. Sementara, untuk masa kepesertaan aktif BPJAMSOSTEK ditentukan hingga Juni 2021.
Untuk rekening bank yang bisa menerima BSU ialah menggunakan Bank Himbara, yakni Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN. "Besaran BSU tahun ini sebesar Rp500 ribu per bulan. Ini diberikan langsung selama 2 bulan. Jadi, diberikan sekaligus Rp1 juta kepada buruh yang memenuhi persyaratan," imbuh Ida.
Bacau juga: Presiden Gulirkan Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp15,3 Triliun
Dalam siaran pers, BPJAMSOSTEK menyebut penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kemnaker, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahan distribusi BSU.
"Hari (30/7) ini, BPJAMSOSTEK menyampaikan 1 juta data peserta tahap pertama, yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh Kemnaker. Kami harapkan proses penyampaian data dapat selesai pada Agustus 2021," papar Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo.(OL-11)
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
Delapan ASN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan Izin RPTKA
KPK mengembangkan kasus dugaan pemerasan dalam penerbitan sertifikat K3. Tiga saksi dimintai keterangan terkait sebaran uang dari perusahaan PJK3 dan keterlibatan oknum di Kemenaker.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Ia mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Noel yang menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap dirinya.
udingan Noel terkait adanya aliran dana ke partai politik nasional yang disebut berinisial “K” tidak cukup disampaikan kepada publik.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved