Bappenas Minta Ketimpangan Infrastruktur Segera Dicarikan Solusi

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membahas sasaran pembangunan infrastruktur 2020-2024 dalam Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, Senin (14/6). 

“Kita bicara terkait indikator infrastruktur yang jadi sasaran RKP 2022 dan terkait indeks kemahalan, konstruksi terkait indeks logistik dan terkait harga yang akhirnya ujungnya adalah inflasi, karena itulah kami ingin dari bapak-bapak menyampaikan sasaran RKP 2022,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi. 

Selain itu, Suharso juga membahas isu ketimpangan ketersediaan infrastruktur antara wilayah barat dan wilayah timur. Dia menekankan tentang biaya konstruksi di wilayah timur yang lebih mahal dibandingkan biaya konstruksi di wilayah barat. 

"Ketimpangan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan di timur juga lebih rendah dibanding barat. Juga muatan di wilayah timur yang lebih rendah dan terbatasnya pelabuhan feeder. Tidak hanya itu, rasio elektrifikasi, ketersediaan air minum dan air bersih juga akan kita pastikan. Lalu apa kira-kira hambatan terkait dengan fiskalnya atau ada program-program non fiskal termasuk konvergensinya dengan DAK. Kami memerlukan konfirmasi dari bapak-bapak,” tutur Suharso. 

Isu strategis lainnya yang turut dibahas antara lain Jalan Tol Trans Sumatera, kualitas jalan daerah, angkutan umum massal perkotaan, jaringan pelabuhan utama, pembangkit listrik, waduk multiguna, akses air minum perpipaan, percepatan pengelolaan persampahan, penanganan permukiman kumuh, dan satu juta rumah susun perkotaan. 

Baca juga : PLN, Bappenas, Telkom dan Parpol Mulai Work From Bali

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2019, daya saing infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 72 dari 141 negara, tertinggal dari Malaysia, Tiongkok, dan Thailand. Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia ditunjukkan oleh indikator tingginya biaya logistik sebesar 24% dari PDB dan rendahnya kinerja logistik.  

“Ada beberapa hal yang masih menjadi target kita yaitu waktu tempuh lalu lintas utama di jalan di Indonesia yang masih tinggi, angkutan massal perkotaan yang menjadi PR yang perlu dibenahi, tenaga listrik yang belum tuntas perlu menjadi perhatian kita, kebersihan air baku yang masih kecil dibanding negara lain. Juga, bagaimana kita bisa meningkatkan perumahan layak di samping menyelesaikan permukiman kumuh di perkotaan di Indonesia,” ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J. Rizal Primana. 

Beberapa proyek besar memperkuat komitmen dan dukungan terhadap pembangunan sektor energi dan ketenagalistrikan, yaitu Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk Empat Juta Sambungan Rumah, Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak, serta Infrastruktur Ketenagalistrikan. 

“Khusus energi, dalam hal ini pertambahan bauran energi, yang sudah saya lihat lajunya tidak terlalu tinggi karena ini berkaitan dengan Gas Rumah Kaca. Kemudian, pada saat yang sama, meningkatkan konsumsi energi tentu lebih bagus, kalau bisa dari sumber energi nonkonvensional,” pungkas Suharso. (OL-7)