Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta Billy Haryanto mendesak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi agar mundur dari jabatannya.
Desakan ini terkait rencana impor beras di tengah panen raya.
Pemerintah diminta memprioritaskan pengadaan beras produksi dalam negeri serta mendahulukan kepentingan petani yang kini justru terpuruk karena harga jual gabahnya terus turun.
"Kalau saya jadi beliau, lebih terhormat mundur. Demi petani. Semoga beliau dikasih kesehatan selalu," kata Billy dalam keterangan persnya, Rabu (24/3)
Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Senin, (22/3) Lutfi berkukuh tetap mengimpor beras meski kebijakan itu tidak populer.
Soalnya, kata dia, kebijakan itu ada sebelum ia menjabat demi menambah stok cadangan beras sebanyak 1-1,5 juta ton. "Kalau memang salah saya siap berhenti, kata dia Lutfi.
Akan tetapi Billy menilai keputusan Lutfi yang bakal tetap mengimpor beras menunjukkan Lutfi tak peduli dengan petani lokal.
"Jadi pejabat itu apalagi seorang Mendag, jangan asal bicara tentang impor. Sebelum ambil keputusan, dia harus bener-bener lihat ke bawah (petani) dahulu," kata Billy.
Harusnya, kata Billy, petani menikmati hasil panen dengan harga gabah yang sepadan, bukan menebarkan wacana impor yang membuat harga gabah anjlok.
"Logikanya harus dipake. Jangan lagi panen malah ingin impor beras," kata pengusaha beras asal Sragen ini.
Billy mengatakan sekarang ini kondisi petani tengah terpuruk gara-gara wacana impor beras. Di Tegal, misalnya, harga gabah kering anjlok dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 3.500 per kg.
"Cari timing yang pas untuk membuat kebijakan strategis apalagi menyangkut petani. Jangan bicara data atau stok sesaat tapi efeknya kira-kira menguntungkan rakyat atau sekelompok orang," kata Billy.
Ia menambahkan, seharusnya Lutfi bisa menghitung kebutuhan beras yang riil di lapangan. Berkaca dari tahun lalu, Billy mengatakan pemerintah tidak mengimpor beras karena kebutuhan sudah dicukupi dengan hasil petani lokal.
"Kami ini tidak antiimpor. Boleh impor tapi waktjnya janhan pas panen raya," kata Billy.
Soal stok, Billy menyarankan agar berkoordinasi dengan Bulog. "Hitung kebutuhan Bulog tiap tahun berapa. Sekarang ini Bulog pasarnya sudah ditutup pemerintah sendiri. Kalau impor lagi mau disalurkan ke mana itu beras. Yang sekarang ada saja bingung dilepas ke mana," pungkasnya.
Penolakan terkait rencana impor beras juga disuarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, sebagaimana dikutip di laman nu.or.id, menyatakan penolakannya. ”Tolong nasib petani harus didahulukan. Nasib para petani sebagai tulang punggung ekonomi bangsa ini harus diprioritaskan. Alih-alih untuk mendukung, (impor) malah akan menghancurkan nasib mereka,” tandasnya. (OL-8)
Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menilai unsur kesengajaan tersebut diduga hadir dari Perum Bulog.
Impor ilegal adalah hal yang harus dihadapi secara bersama-sama agar tidak terus menggerus pasar dalam negeri Indonesia.
Pihak yang paling dirugikan dari maraknya impor produk asing saat ini adalah industri kecil dan menengah (IKM), bukanlah usaha kecil dan menengah (UKM).
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyita barang impor ilegal yang dikelola oleh WNA
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengakui target digitalisasi UKM tidak akan tercapai di tahun ini.
Jerry mengakui, selama ini Perum Bulog tidak pernah transparan dalam urusan pengadaan hingga distribusi beras.
Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran satgas di antaranya tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik dan tekstil
MENDAG resmikan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memberantas barang-barang ilegal dari luar negeri, Jumat (19/7).
DAMPAK Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menyebabkan 11 ribu buruh dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terkena PHK.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) akan membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadang banjirnya produk impor ilegal.
Pengecekan SPPBE ini merupakan kolaborasi semua pihak, termasuk Kementerian Perdagangan.
Kemendag akan mengadakan pameran dagang internasional, Trade Expo Indonesia 2024 ke-39 pada 9-12 Oktober.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved