Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2021 Melambat

Fetry Wuryasti
15/3/2021 14:00
Utang Luar Negeri Indonesia Januari 2021 Melambat
UTANG LUAR NEGERI MELAMBAT: Petugas menata tumpukan uang dolar AS di Cash Center Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (18/4).(ANTARA/Sigid Kurniawan)

BANK Indonesia mencatat melambatnya pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021. Total ULN tercatat sebesar US$420,7 miliar, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$213,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$207,1 miliar.

"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN terjadi pada ULN pemerintah dan ULN swasta," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, melalui keterangan yang diterima Senin (15/3).

Perlambatan pertumbuhan itu disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo.Posisi ULN pemerintah pada Januari 2021 mencapai US$210,8 miliar, atau tumbuh 2,8% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di Desember 2020 sebesar 3,3% (yoy).

Sementara itu, posisi surat utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi dolar AS dan euro di awal tahun, di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi covid-19 secara global.

Perkembangan ULN juga didorong aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang meningkat, didukung oleh kepercayaan investor asing yang terjaga terhadap prospek perekonomian domestik.

BI juga melihat langkah pemerintah yang mengelola ULN secara terukur dan hati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, antara lain sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,6% dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1%), sektor jasa pendidikan (16,2%), sektor konstruksi (15,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (13%).

ULN swasta tumbuh melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir Januari 2021 yang tercatat 2,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Desember 2020 sebesar 3,8% (yoy).

Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK), serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam.

Pada akhir Januari 2021, ULN PBLK tumbuh sebesar 4,9% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,3% (yoy). Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 6,1% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 4,7% (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan.

BI memandang struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tersebut tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 yang tetap terjaga di kisaran 39,5%, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4%. Struktur ULN Indonesia yang tetap sehat juga tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,4% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," kata Erwin. (E-2)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Mirza
Berita Lainnya