Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menegaskan bahwa program food estate adalah komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan suatu daerah agar terjadi pemerataan. Lebih dari itu, food estate juga dinilai mampu menguatkan pangan nasional serta meningkatkan laju positif ekspor.
"Salah satu hal yang diminta bapak Presiden adalah menyikapi daerah-daerah defisit pangan terutama beras. Nah salah satu daerah yang devisit itu adalah NTT. Jadi saya bersama pak gubernur dan Pak Bupati sudah sepakat untuk memperkuat ketahanan pangan ini melalui food estate," ujar Mentan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/2).
Sejauh ini, program food estate sudah berjalan dan berkembang dengan baik di 3 Provinsi. Masing-masing di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas Kalimantan Tengah, Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Rencananya, program tersebut akan diadopsi hingga merata ke tiap Provinsi di seluruh Indonesia.
Baca juga: Investor Asing Minati Kawasan Subang Smartpolitan
Khuaua di NTT, Mentan menjelaskan tantangan yang terjadi saat ini adalah sumber air yang masih minim. Karena itu, Kementerian Pertanian beraama Kementerian lain akan membangun sumbur bor solar shell yang terintegrasi dengan infrastruktur lainya.
"Sehingga pada saat musim kering di mana biasanya rakyat tidak melakukan apa-apa kita coba sikapi dengan berbagai pendekatan seperti membuat sumur di beberapa tempat, kemudian irigasi irigasi terintegrasi. Tentu saja ini membutuhkan server yang kuat agar bisa berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya pada Selasa (23/2), Presiden Joko Widodo mengunjungi areal food estate dan bendungan air yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di sana, Jokowi memantau langsung perkembangan infrastruktur program tersebut yang kini tengah memasuki masa pemekaran. Food estate di NTT saat ini memiliki luas 5 ribu hektare dan akan mendapat tambahan menjadi 10 ribu hektare.
"Saya rasa kalau ini kita kerjakan (dengan baik), saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, food estate yang ada di Sumatera Utara dan food estate yang ada di NTT bisa kita bangun ketahanan pangan yang baik untuk negara kita," kata Presiden. (OL-4)
Mentan menyampaikan rasa optimis bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke bisa menjadi inisiatif strategis yang dapat memperkuat ketahanan pangan di Indonesia Timur.
PRESIDEN Jokowi didampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau perkebunan kopi di Desa Kambahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan optimis bahwa pembangunan pertanian saat ini akan membawa Indonesia kembali mencapai swasembada.
Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengatur kratom di bawah naungan Kementerian Pertanian dengan membentuk korporasi.
UGM dan IPB menghasilkan varietas unggulan, salah satunya benih Gamagora dan IPB 3 Sakti di Provinsi Banten.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor.
Selain kenangan masa lalu, sensasi rasa ketika melahap comfort food meningkat dengan memori kebersamaan, kehangatan, dan kenikmatan.
Potret kemiskinan di daerah Indonesia, terutama wilayah timur, merupakan hasil tata kelola alam yang belum optimal. Masih banyak lahan kosong yang dibiarkan tidur.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta mengatakan rencana pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kepulauan Seribu akan tetap memperhatikan aspek keselamatan lingkungan.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai rencana Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kepulauan Seribu membutuhkan biaya yang cukup besar.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait pembangunan lumbung pangan atau food estate di wilayah Kepulauan Seribu pada tahun 2025.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berencana mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi kawasan lumbung pangan atau Food Estate.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved