Pupuk Indonesia Jamin tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi

DIREKTUR Pemasaran PT Pupuk Indonesia Gusrizal memastikan tidak ada kelangkaan pupuk subsidi kepada petani. Hal ini tercermin dari data alokasi penyaluran pupuk bersubsidi di 2021.

Dia menyampaikan, dalam prognosa produksi pupuk di tahun ini mencapai 13,5 juta ton yang terdiri dari lima jenis pupuk, yaitu Urea, NPK, SP36, ZA dan Organik. Untuk rencana alokasi pupuk subsidi mencapai 9 juta ton. Sedangkan, penyaluran pupuk non subsidi sebesar 4,45 juta ton.

"Kemampuan pupuk kita masih cukup. Secara produksi, pupuk kita diangka 13,5 juta ton. Dan 4,45 juta ton harus disalurkan ke non subsidi. Pupuk Indonesia masih memiliki kemampuan untuk pengalokasian itu," jelas Gusrizal dalam webinar 'Dialektika Media Indonesia : Evaluasi Subsidi Pupuk, Tunai Jadi Solusi?' secara virtual, Rabu (10/2).

Dia menekankan, isu kelangkaan subsidi pupuk bukan akibat kekurangan stok produk itu, melainkan asumsi yang diutarakan oleh petani yang tidak mendapatkan jatah pupuk.

"Jadi petani itu merasa berhak mendapatkan jatah yang tidak seharusnya, mereka ribut-ribut," kata Gusrizal.

Permasalahan lainnya ialah soal penyaluran pupuk subsidi khusus yang diberikan ke petani melalui data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dinilai tidak proposional.

Baca juga : Tarif Masuk 7.000 Produk RI ke Australia Dibebaskan

Menurut Gusrizal, berdasarkan hasil survei antar sensus (sutas) 2018 BPS, jumlah petani dengan lahan < 2 hektare sebanyak 22,4 juta orang, sedangkan petani yang terdaftar dalam e-RDKK 2021 hanya 17,05 juta petani (76%)

Data e-RDKK yang dicetak oleh dinas Pertanian itu dikatakan dipegang oleh pengecer sebagai dasar penebusan adalah e-RDKK dengan usulan pupuk sebesar 24 juta ton, sedangkan alokasi hanya 9 juta sehingga berpotensi menimbulkan isu kelangkaan.

Kepala Sub Direktorat Pupuk Bersubsidi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Yanti Ermawati juga mengungkapkan hal serupa. Pihaknya menduga, isu kelangkaan subsidi pupuk digulirkan oleh petani yang tak terdaftar di e-RDKK.

"Yang sering muncul jadi polemik itu petaninya yang mana? Bisa jadi petani yang mencuat itu tidak terdaftar dalam e-RDKK, lalu menuntut untuk dapat subsidi pupuk. Ini yang mesti diperhatikan," tuturnya.

Kementan, sebut Yanti, berupaya maksimal untuk membuat kebijakan yang minimal risiko terhadap penyaluran pupuk ke petani.

Menurutnya, para agen penyalur tidak bisa berbuat lebih terhadap tuntutan petani yang menginginkan stok pupuk subsidi, jika tidak terdaftar dalam e-RDKK.

"Setiap penyalur atau agen itu sudah memegang data penerima lengkap dengan jumlah jatah yang diperoleh ke petani. Kami berupaya maksimal menimalkan risiko kebijakan," pungkas Yanti. (OL-2)