Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENERBITAN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) selama tujuh tahun terakhir atau selama 2013-2020 telah membiayai lebih dari 700 proyek infrastruktur senilai Rp138,35 triliun.
"Hingga 2020, terdapat lebih dari 700 proyek yang sudah dibiayai oleh penerbitan SBSN dengan total Rp138,35 triliun," ungkap Deputi Bidang Sarana & Prasarana Kementerian PPN/Bappenas J Rizal Primana dalam Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual, Rabu (20/1).
Rizal mengatakan, pemerintah melihat melihat bahwa pelaksanaan proyek SBSN pada beberapa kementerian/lembaga (K/L) saat ini dinilai baik. Indikatornya seperti pelaksanaan proyek yang tepat waktu dengan output konkret dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Namun, pada beberapa K/L, perkembangan proyek SBSN masih perlu diperkuat. Hal ini karena pengerjaan proyek tersebut belum diimbangi dengan kinerja yang optimal.
"Pada tiga tahun terakhir, masih terdapat peluncuran anggaran proyek yang cukup besar pada K/L dengan nilai sebesar Rp5,2 triliun. Nilai peluncuran ini tentu akan memberatkan instansi dalam pelaksanaan dan memengaruhi kinerja K/L pada tahun berikutnya," ujarnya.
Menurut catatannya, sejumlah proyek SBSN masih menunjukkan beberapa kendala pada aspek perencanaan, pengadaan, dan penganggaran proyek. Artinya, diperlukan penguatan di masing-masing kementerian/lembaga dalam pengelolaan proyek seperti mengatur waktu pelaksanaan yang realistis, menajamkan kesiapan pelaksanaan, serta mengendalikan pelaksanaan di daerah termasuk penyelesaian masalah.
"Untuk itu perlu dilakukan perbaikan dalam proses pelaksanaan proyek SBSN serta menyusun rencana kebutuhan dalam jangka yang lebih panjang," pungkas Rizal. (OL-14)
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
Masih bingung mencari instrumen investasi yang sesuai prinsip Syariah? SR020-T3 dan SR020-T5 jawabannya.
Penyerapan terbesar berasal dari lelang SUN seri PBSG001 dengan nominal yang dimenangkan yaitu Rp1,95 triliun.
WAKIL Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Mulyani memastikan bahwa kebutuhan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana BRIN akan terus terpenuhi
INDONESIA akan menjadi Tuan Rumah Pertemuan ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ) ke-59 yang berlangsung pada 13-16 Juni 2023.
PEMERINTAH meraup dana senilai Rp21,49 triliun dari hasil penjualan dua sukuk ritel seri SR018T3 bertenor tiga tahun dan SR018T5 bertenor lima tahun.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyerahkan penghargaan tersebut kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian di Jakarta pada Rabu (21/12).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved