Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral (HPM) Nikel Septian Hario Seto menyampaikan pihaknya menerima laporan komplain dari pembeli terhadap pihak surveyor. Kisruh tersebut soal kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.
"Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor," kata Seto dalam keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kamis (3/12).
Dia menambahkan, ada keluhan lain yang juga diterimanya, yakni sangat lamanya surveyor dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA).
"Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk dimintai penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM" tambah Seto.
Dijelaskannya, sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020, apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, penentuan kualitas mineral logam harus mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit (umpire).
"Setiap kegiatan pelaksanaan jual-beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional. Jika ada dispute, harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit," ujar Seto.
Seto menegaskan, seluruh permasalahan antara surveyor dengan penjual yang saat ini ada harus selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit di luar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.
"Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi," tandas Seto. (E-2)
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah dinilai perlu diperbaiki secara menyeluruh dan dilakukan riset yang mendalam. Pasalnya, penghiliran komoditas Sumber Daya Alam (SDA)
ANOMALI hilirisasi dengan tingkat kesejahteraan di wilayah penghiliran terjadi mesti segera diteliti dan dipecahkan persoalannya. Pemerintah diminta untuk tidak membiarkan
PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) telah beroperasi selama 56 tahun dan menjadi salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
KEHADIRAN Simbara untuk komoditas nikel dan timah diyakini akan menambah pendapatan negara dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa royalti hingga Rp10 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved