Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menyiapkan pembangunan sumur resapan di sejumlah wilayah untuk mengantipasi banjir.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil menyebut Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) merupakan wilayah yang tidak luput dari bencana banjir setiap tahunnya. Menurutnya dengan pembangunan sumur resapan itu jadi salah satu upaya pengendalian banjir.
Pilot project sumur tersebut telah dilakukan di kompleks Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) kantor jajarannya sebanyak 11 sumur resapan.
Baca juga : Kemenperin Dorong Akselerasi Pengembangan Kendaraan Listrik
"Ini adalah pilot project, semoga ke depan semakin banyak, sehingga run off water semakin kecil. Ini juga bentuk fungsi sosial dari tanah, ada di dalam Undang-Undang Pokok Agraria," jelas Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11).
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyambut baik pilot project sumur resapan itu. Ia mengharapkan program itu berdampak pada lingkungan sekitar.
"Ini menunjukkan wawasan lingkungan hidup Kementerian ATR/BPN lebih baik, bisa dikembangkan ke kementerian/lembaga lain dan juga seluruh masyarakat Indonesia, karena banjir ini bukan hanya masalah di Jabodetabekpunjur," ujarnya.
Dijelaskan, pembangunan sumur resapan ini akan dihitung biaya dan spesifikasinya yang kemudian akan didaftarkan pada LKPP sebagai acuan pengadaan barang. (OL-2)
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Yuk pahami pengertian dari infiltrasi, proses, dan penyebabnya.
Penyerahan sertipikat di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan pertama kalinya Sertipikat Tanah Elektronik diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat.
Setelah sosialisasi ini, diharapkan masyarakat memahami alih media atau pergantian blanko dari sertifikat analog ke elektronik.
Kemenag telah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan legalitas tanah wakaf
Perlu kewaspadaan dini, termasuk penyelamatan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah mengantisipasi bencana.
Kebijakan sertifikat digital yang terbilang baru saat ini masih menyisakan beberapa pertanyaan yang perlu dijelaskan kepada banyak pihak terutama para notaris dan PPATK.
Menteri Agraria dan Tata Ruang AHY akan mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini, Selasa (30/4).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved