PEN Terakselerasi Optimalkan APBD

SERAPAN anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), hingga Oktober 2020, dilaporkan telah mencapai Rp361,5 triliun atau 52% dari total anggaran Rp695,2 triliun. Di sisi lain, terdapat saldo di rekening umum kas daerah (RKUD) sebesar Rp239 triliun. Pemerintah daerah pun diminta untuk mengoptimalisasi realiasi APBD untuk mendorong penanganan pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi di setiap daerah.

Dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) 2020, kemarin, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengungkapkan, hingga Senin (26/10), serapan anggaran PEN mengalami akselerasi dalam beberapa bulan terakhir dan diperkirakan akan mencapai 100% hingga akhir tahun.

“Dua bulan terakhir akan ada banyak program yang dipercepat,” kata Febrio. Ia merinci serapan PEN itu berasal dari realisasi pos kesehatan sebesar Rp30,74 atau 35,1% dari total pagu Rp87,5 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp174,06 triliun atau 83,4% dari pagu Rp203,9 triliun, dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp28,61 triliun atau 26,9% dari pagu Rp106,11 triliun, insentif usaha sebesar Rp35,49 triliun atau 29,42% dari pagu Rp120,61 triliun; dan dukungan UMKM mencapai Rp92,6 triliun atau 75% dari pagu Rp123,46 triliun.

Adapun satu pos dalam program PEN, yakni pembiayaan korporasi yang dianggarkan sebesar Rp53,57 triliun diupayakan terealisasi di dua bulan terakhir sebelum tutup buku anggaran.

Febrio menambahkan, realisasi penyerapan diharapkan akan meningkat di November dan Desember 2020 agar anggaran PEN terserap 100%. penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) termin kedua diharapkan menjadi akselerasi penyerapan di dua bulan terakhir.

Realisasi APBD

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta pememrintah daerah untuk mengoptimalisasi realiasi APBD demi mendorong penanganan pandemi covid-19 dan memulihkan ekonomi di setiap daerah.

Hal itu diungkapkan Suahasil terkait adanya saldo di rekening umum kas daerah (RKUD), hingga Oktober 2020, yang mencapai Rp239 triliun.

“Kita berharap APBD bisa mendorong belanja, dana desa bisa dipakai untuk meningkatkan income di desa. Kami di Kemenkeu masih melihat pada Oktober, total saldo yang ada di RKUD sekitar Rp239 triliun. Artinya, dana tersebut ada di perbankan. Kalau dari perbankan, sebagian uang itu akan diletakkan di bank sentral, itu bisa terlihat,” ungkap dia dalam webinar Bank Indonesia Jawa Timur bertajuk Upaya Mendorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional, kemarin.

Suahasil mengatakan APBD merupakan komponen penting yang dapat digunakan pemda untuk mendorong pemulihan ekonomi. Optimalisasi APBD itu dapat digunakan pemda untuk membelanjakan barang-barang produksi lokal. Tujuannya, agar unit usaha yang ada di daerah bisa tetap berproduksi dan memutar perekonomian.

Oleh karena itu, ketimbang uang itu disimpan di perbankan, pemda dapat menggunakan uang itu untuk mendorong geliat usaha di daerah masing-ma sing. “Maka saya mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegaitan ekonomi lokal. Kita bisa memaksimalkan pasar lokal, kita ingin sektor pertanian tetap berproduksi, UMKM tetap berproduksi. Memutar perekonomian di tingkat lokal perlu dipikirkan di tengah pandemi ini,” ujar Suahasil.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengamini masuknya kembali uang beredar ke bank sentral. Namun, menurutnya itu bisa dimaklumi lantaran aktivitas produksi dan usaha saat ini masih dalam keterbatasan karena pandemi.

“Ini menjadi tantangan ke depan. Masih ada dana yang kembali lagi ke BI, memang karena aktivitas belum normal dan menyebabkan dana belum masuk ke sektor riil dan masuk kembali ke BI. Oleh karena itu, bila ingin mempercepat pembangunan, dana itu harus segera tersalur ke sektor riil,” ujarnya. (Mir/X-6)