Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan hingga triwulan II 2021.
“Kami sudah sampaikan dalam rapat kemarin dengan Bapak Presiden, ini akan dilanjutkan di tahun 2021, selama tiga bulan dan mungkin akan kita pertimbangkan enam bulan yakni pada triwulan I dan triwulan II,” ungkap Airlangga dalam sambutannya di Rakornas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia secara virtual, Kamis (10/9).
Ia menuturkan, program BSU merupakan upaya pemerintah untuk mengungkit daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19. Dalam program ini, pemerintah akan memberikan uang sebesar Rp2,4 juta kepada tiap satu orang pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta dan merupakan peserta aktif BPJamsostek.
Pencairan bantuan dilakukan dua bulan sekali, sehingga tiap pencairan penerima BSU akan mendapatkan Rp1,2 juta yang akan ditransfer langsung ke rekening pribadi. Di 2020 ini, target penerima BSU ditetapkan sebanyak 15,7 juta orang yang disebut menjangkau pekerja di seluruh sektor industri.
“Subsidi upah ini untk yang dibawah Rp5 juta ini yang sudah disiapkan untuk 15,7 juta pekerja ataupun buruh. Artinya hampir seluruh buruh di sektor industri diadakan subsidi langsung oleh pemerintah,” terang Airlangga.
Baca juga: Subsidi Upah, Kemnaker Terima Tambahan Data 3,5 Juta Pekerja
Hingga 7 September 2020, lanjut Airlangga, realisasi penyaluran BSU tahap pertama untuk 2,5 juta orang telah mencapai Rp2,31 triliun atau 92,4% dari total Rp3 triliun. Sedangkan di tahap kedua, telah tersalur uang sebesar Rp1,3 triliun atau 46,2% dari total Rp3,6 triliun untuk 3 juta orang.
“Ini akan terus didorong oleh pemerintah untuk menjaga demand,” imbuh Airlangga.
Selain melanjutkan program BSU, pemerintah juga akan melanjutkan Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di 2021. Bantuan berbentuk hibah tersebut akan diteruskan hingga triwulan II 2021.
Kemudian pemerintah juga menyiapkan program subsidi baru yang diperuntukkan kepada guru dan murid dalam bentuk subsidi pulsa dengan total anggaran mencapai Rp7,2 triliun.
“Program paling baru adalah subsidi pulsa untuk murid dari guru jumlahnya 7,2 triliun dan ini tentu Salah satu program yang kami lihat adalah bagaimana menyediakan tablet murah untuk masyarakat karena kita ketahui bahwa pulsa ini sebagian besar anak-anak student ini ataupun pelajar ini menggunakan nomor orang tua dan supaya tepat sasaran di mekanismenya terus didalami oleh pemerintah,” pungkasnya.(OL-5)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Wapres Ma'ruf Amin jamin dana pekerja di Tapera akan aman
Upah pekerja saat ini masih jauh dari angka layak sehingga jika harus dipotong 2,5 % maka pkerja akan semakin miskin dan tidak bisa memenuhi biaya hidup.
Tidak ada jaminan gaji karyawan swasta yang dipotong sebesar 3% yang dibayarkan 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja bisa mendapatkan rumah.
Aturan sanksi itu dapat dilakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013
Inflasi adalah situasi di mana harga produk meningkat karena daya beli menurun dan nilai mata uang rendah. Cari tahu cara mengatasinya di sini.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai pengupahan di DKI Jakarta masih belum sesuai dengan kondisi kehidupan yang sebenarnya terjadi. Idealnya, gaji di Jakarta ada Rp7 juta per bulan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved