Kementerian ATR/BPN Bahas Program Pengadaan Tanah untuk jalan Tol

KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyoroti soal permasalahan pengadaan tanah untuk jalan tol di berbagai provinsi.

Dalam  Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol,  Menteri ATR Sofyan A. Djalil mengatakan  pengadaan tanah untuk proyek pembangunan sering kali terkendala saat proses maupun akuisisinya.

"Maka itu diperlukan evaluasi untuk mengukur, menilai dan mengoreksi, khususnya program pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini," ucap Sofyan dalam keteranganya, Selasa (8/9).

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Budi Harimawan Semihardjo menyampaikan permasalahan yang terjadi secara umum terkait tanah.

Masalah tersebut seperti tanah wakaf, tanah kas desa dan tanah milik instansi dimana dalam eksekusinya dibutuhkan izin dari pemerintah daerah setempat.

"Ada kebijakan yang berbeda setiap instansi sehingga memperlambat proses, untuk itu kami harapkan dukungan dari Kementerian ATR/BPN sehingga proyek bisa terselesaikan,” ungkap Budi.

Ia juga menambahkan soal progres pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

"Saat ini progres pengadaan tanah pembangunan jalan tol khususnya dalam pembayaran uang ganti rugi dapat cepat dilakukan, untuk provinsi Banten proses pembayaran sudah mencapai 85%, DKI 72%, Jawa Barat 56 %, Kalimantan 97% dan Sulawesi juga sudah mencapai 97%," terang Budi.

Menanggapi masalah pengadaan tanah tersebut, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin menyampaikan akan membantu permasalahan guna mempercepat proses pembangunan jalan tol.

"Kami akan buatkan surat tertulis dari Kementerian ATR/BPN untuk kepala daerah setempat guna mempercepat proses pembangunan jalan tol ini," tutur Arie. (E-1)