Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mendorong pemerintah untuk fokus mengendalikan penyebaran virus korona (covid-19) terlebih dulu dalam memulihkan perekonomian nasional.
Menurutnya, tidak ada jalan lain untuk menghentikan penyebaran virus selain menerapkan karantina wilayah (lockdown), khususnya di Jakarta, mengingat jumlah kasus positif covid-19 yang saat ini semakin bertambah.
“Sebenarnya pada April itu kami sudah siap melakukan lockdown karena hanya dengan itu penyebaran dapat dihentikan, tetapi kemudian tidak terjadi. Kalau kita mau memperbaiki ekonomi, penyebaran virus itu harus dihentikan dulu,” kata Sutrisno dalam diskusi yang diselenggarakan Populi Center, kemarin.
Ia menjelaskan, sepanjang penyebaran virus itu tidak dapat dikendalikan, selama itu pula perlambatan ekonomi masih akan terus terjadi.
Pada diskusi yang sama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan bahwa penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga belum menyelesaikan akar masalah.
“Ibaratnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, sudah bekerja maksimal, tetapi mereka sebagai pemadam kebakaran, akar masalahnya belum diselesaikan,” kata Faisal.
Ia memandang insentif kepada para pelaku usaha dan investor tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG). Hal itu karena jumlah kasus covid-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali. “Negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi dengan sangat baik, mendapat bonus indeks sahamnya positif, seperti Korea dan Tiongkok. Sementara itu, negara yang mengelola pandeminya kurang elok, dapat punishment dalam bentuk indeks saham yang merosot,” kata dia.
Jumat (4/9), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah dialokasikan hingga saat ini mencapai Rp679 triliun dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun. “Jadi, hampir seluruh program ini akan terpakai dan masih ada satu minggu untuk mendetailkan yang perlu tambahan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran untuk tahun jamak sebesar Rp37 triliun untuk pengadaan vaksin covid-19 dan tahun ini pembayaran uang muka sebe-
sar Rp3,3 triliun. (Ant/Mir/E-2)
Penambahan 44 unit bus listrik dari Tiongkok sempat terhambat akibat lockdown pandemi covid-19 pada 2022 silam.
Anggota Parlemen Inggris menyetujui laporan mengecam mantan PM Inggris Boris Jonson yang melanggar lockdown Covid.
Langkah itu ia lakukan karena pemerintah sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi.
PARTAI Komunis China (PKC) yang menguasai jalannya pemerintah dan arah negara, menyatakan akan menindak tegas semua kegiatan infiltrasi hingga sabotase oleh pasukan musuh.
Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya penguncian, sementara beberapa kelompok mengecam penyensoran dan menyerukan demokrasi dan diakhirinya pemerintahan Xi Jinping
Dalam beberapa hari terakhir, warga di sejumlah wilayah Tiongkok memprotes kebijakan pembatasan ketat akibat kenaikan kasus covid-19.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKMĀ dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
KPK mendalami pemberian uang dalam pengurusan pencairan dana PEN Kabupaten Muna di Kemdagri sebagai pelicin.
KPK menduga ada pengumpulan uang dari sejumlah pihak swasta untuk pencairanĀ dana PEN di Kabupaten Muna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved