Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MANTAN Penasihat Umum Lembaga Pengembangan Internasional Amerika Serikat (USAID), John Gardner, menilai regulasi di Indonesia tergolong kompleks. Sehingga, menghambat arus investasi di Tanah Air.
Berdasarkan studi USAID, setidaknya ada 15.000 aturan di tingkat kementerian atau lembaga (K/L) yang menghambat investasi.
"Sekitar 95% memiliki masalah sejak 2010. Belum lagi, ada peraturan di daerah yang sangat sulit untuk mendatangkan Foreign Direct Invesment (FDI). Ini menyebabkan Indonesia tidak menarik. Karena negara pesaing tidak memiliki struktur seperti Indonesia," ujar Gardner dalam seminar virtual, Selasa (4/8).
Baca juga: Indeks Manufaktur Juli 2020 Naik, Menperin: Ekonomi Mulai Bangkit
Dia mengapresiasi upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi kondusif melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja. Setidaknya, 12.000 regulasi yang menghambat bisa dipangkas.
Saat pandemi covid-19, lanjut dia, investor cenderung membutuhkan bantuan modal. Pemerintah dikatakannya perlu mempertimbangkan persoalan tersebut. Di samping itu, reformasi ekonomi yang digagas pemerintah juga harus berjalan.
Baca juga: Kepala BKPM Sebut Ada Hantu dalam Perizinan Amdal
Reformasi dapat dilakukan dengan menarik banyak investor asing ke Indonesia. Sehingga, pertumbuhan ekonomi domestik dapat kembali terdongkrak di tengah pandemi. Dia menilai RUU Cipta Kerja sebagai instrumen reformasi ekonomi. Aturan itu harus segera diterapkan untuk menarik arus FDI.
Aspek yang tidak kalah penting ialah menaikkan posisi Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia. "Peringkat Indonesia dalam EoDB akan menjadi sinyal kuat bagi investor. Sekarang, Indonesia berada di belakang negara pesaing, seperti Malaysia dan Vietnam," pungkas Gardner.(OL-11)
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) diminta untuk menyoroti isu terkait pengawet roti yang dianggap tidak sesuai standar.
Selama pemerintah terus mengakomodasi kepentingan industri dalam regulasi zat adiktif, maka sampai kapanpun upaya perlindungan kesehatan anak tidak akan pernah tercapai.
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
DIREKTUR Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin, menyebut bahwa Indonesia sudah sangat siap untuk menjadi pesaing di industri kendaraan listrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved