Wamenkeu: Pemerintah Kerap Hadapi Trade Off Saat Pandemi

WAKIL Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengungkapkan pemerintah kerap menghadapi tarik ulur atau trade off kebijakan dalam situasi krisis akibat pandemi covid-19.

"Mengambil kebijakan di situasi krisis akan selalu dihadapkan yang namanya trade off," tutur Suahasil dalam diskusi virtual, Rabu (8/7).

Saat pandemi, hal pertama yang menjadi tantangan pemerintah ialah keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila kegiatan ekonomi dibuka dengan menerapkan protokol pencegahan covid-19, seharusnya aspek keselamatan dan kesejahteraan tidak menjadi masalah.

Baca juga: Menkeu: Dibandingkan Negara Lain, Ekonomi Indonesia Lebih Baik

Kedua, terkait dengan kecepatan pelaksanaan program dan tingkat akurasi. Permasalahan ini selalu muncul dan seakan tidak pernah selesai. Pemerintah harus mengeksekusi program penanganan covid-19 secara cepat. Namun, di lain sisi tingkat akurasi tidak seperti yang diharapkan.

"Kalau itu (data) mau bagus dulu, tidak ada inclussion error dan exclussion error. Maka kecepatannya akan lambat. Kita diharapkan untuk kecepatan dan mungkin tidak 100% akurasinya," imbuh Suahasil.

"Harus kita cari balance-nya. Itu tidak bisa hanya balance secara konsepsi, tapi juga harus bisa diterima hukum karena ujungnya nanti ada audit. Bisa berujung ke proses hukum," pungkasnya.

Baca juga: Kemnaker: 1,7 Juta Orang Alami PHK dan Dirumahkan Akibat Pandemi

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah menggandeng aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan di masa pandemi. Tujuannya, ada pengawasan yang konsisten dan menghindari praktik kecurangan.

"Saat ini, aparat hukum kita libatkan dalam merumuskan kebijakan. Kejagung, KPK, kepolisian, BPKP, bahkan sejak awal kita menggandeng BPK. Tidak hanya untuk BLT, tapi untuk semua program yang ada," terang Suahasil.

Persoalan ketiga ialah data proyeksi rumusan pemerintah dan data historis terkait masa krisis. Saat ini, pemerintah mengandalkan data proyeksi yang dibuat. Sebab, Indonesia tidak memiliki pengalaman menghadapi krisis akibat pandemi.

Baca juga: New Normal, Presiden Ingatkan Daerah Buka Sektor Publik Bertahap

Lebih lanjut, dia menyebut pemerintah tidak ingin menunggu lama untuk pemanfaatan data historis. Sebab, untuk mendapatkan data historis, pemerintah harus menunggu dampak pandemi terhadap perekonomian selama beberapa bulan tanpa intervensi. Alhasil, ekonomi domestik berpotensi semakin terpuruk.

Keempat, pemerintah dituntut untuk memberikan kepastian. Padahal, pandemi covid-19 meningkatkan ketidakpastian di berbagai aspek. Hal ini, kata Suahasil, terangkum dari trade off sebelumnya. Penerbitan regulasi baru menjadi salah satu solusi yang dimiliki pemerintah.

Terakhir ialah menghindari penumpang gelap dan timbulnya moral hazard dalam program penyelamatan ekonomi nasional. Di sisi lain, pemerintah juga memikirkan pihak yang akan menanggung beban saat menghadapi krisis.(OL-11)