Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GEJOLAK ekonomi global karena pandemi covid-19 memaksa pemerintah Indonesia membuat defisit melebihi batas 3% , padahal Undang Undang (UU) No 17/2003 tentang Keuangan Negara membatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah angka itu.
Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, hal tersebut disebabkan penerimaan negara terkontraksi lantaran kegiatan ekonomi terganggu bahkan terhenti.
Namun di saat yang sama belanja negara meningkat karena harus mendukung berbagai sektor seperti kesehatan, perlindungan sosial dan mendukung dunia usaha melalui pemberian insentif pajak. Padahal pajak menjadi pos terbesar penyumbang penerimaan negara.
Oleh karenanya pemerintah mencoba untuk menaikkan defisit di 2020 karena ditekan situasi yang tidak pasti hingga 5,07% melalui Perpres 54/2020. Angka itu juga dipastikan akan kembali naik karena pemerintah telah menambah anggaran pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi 6,3% dari PDB.
Baca juga : Nilai Tukar Rupiah Menguat 3,75%
"Makanya kalau belakangan di bilang Indonesia bisanya utang aja, mungkin yang dilihat hanya Indonesia saja, padahal negara lain pun lebih besar, Amerika Latin itu salah satunya," ujar Suahasil.
Sekarang, tambahnya, dalam menghadapi covid ini kebutuhannya besar.
‘’Kita meminta izin kepada masyarakat. Defisitt menjadi 6,3% karena kegiatan ekonomi turun dan tidak ada pajak. Kita fleksibel karena kita tidak tahu kapan covid ini berakhir," papaprnya.
Sebetulnya, dijelaskan Suahasil Nazara saat berbincang dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Masyita Cristallin melalui instagram pribadinya, Kamis (18/6), UU No 17/2003 menghendaki agar pemerintah melakukan utang maksimal 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Adanya batasan yang diatur dalam UU tersebut, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kedisiplinan fiskal yang baik. Hal itu bahkan diakui oleh negara-negara lain.
"Indonesia dikenal sebagai negara yang disiplin untuk menjaga defisit di bawah 3%. Apa artinya? Itu artinya kita tidak mau utang terlalu banyak," ujar Suahasil. (OL-2)
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (24/7) ditutup melemah terbatas di tengah pasar mencermati utang pemerintah Indonesia.
INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (24/7) sore ditutup turun mengikuti pelemahan bursa saham kawasan Asia dan global. IHSG ditutup melemah 51,10 poin.
Meskipun pemerintah masih memberlakukan kebijakan AA, ada data yang menunjukkan pertumbuhan belanja pemerintah masih cukup tinggi bahkan jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2023.
Peningkatan utang di tengah menurunnya pendapatan negara akan berdampak pada investment rating Indonesia
Apindo khawatir utang pemerintah bisa melonjak hingga Rp10 ribu triliun jika wacana Prabowo Subianto menaikkan rasio utang mencapai 50% dari produk domestik bruto (PDB) terealisasi.
Biaya utang Indonesia saat ini dinilaiĀ terlampau besar
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
pemerintah harus segera menambah kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 2024.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
ProgramĀ makan bergizi gratis yang diusungĀ Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved