Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEPUTI Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menuturkan, beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sedianya telah berjalan dan sesuai dengan rencana.
Hal itu disampaikannya saat disinggung mengenai implementasi program PEN yang terlihat lambat.
"Banyak juga program yang telah berjalan lebih cepat dan sesuai rencana, tapi laporannya belum disampaikan sehingga seolah-olah lambat. Kemenko justru take a lead untuk percepatan implementasi," tutur Iskandar, Kamis (18/6).
Namun diakui pula beberapa program memang belum terlaksana seperti dukungan pemerintah pada pos pembiayaan koorporasi. Sebab, kata Iskandar, dibutuhkan dukungan hukum yang jelas agar pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
Lebih lanjut ia menuturkan, pada pos UMKM, dukungan pemerintah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejatinya telah berjalan. Sedangkan pada dukungan UMKM lainnya, memerlukan persetujuan dari DPR soal anggaran yang disediakan.
"Kalau KUR untuk UMKM sudah jalan. Kalau UMKM lainnya kan harus persetujuan DPR anggarannya. Kemudian pelaporan (pelaksanaan) diberi waktu hingga bulan berikutnya. Karena UMKM kan jutaan (jumlahnya)," terang Iskandar.
Diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA secara virtual pada Selasa (16/6) menyebutkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan tracking pada implementasi program PEN.
Sementara implementasi program tersebut, kata menkeu, masih berjalan lamban. Sebab dari paparannya disebutkan implementasi insentif pada bidang kesehatan baru berjalan 1,54% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp87,55. Di bidang insentif kepada dunia usaha, pemerintah menganggarkan Rp120,61 triliun dan implementasinya baru berjalan 6,8%.
Kemudian pada dukungan UMKM yang dianggarkan sebesar Rp123,46 triliun, baru 0,06% terimplementasi. Sedangkan pada dukungan sektoral kementerian lembaga dan pemerintah daerah, baru berjalan 3,65% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp106,11 triliun.
Perlindungan sosial menjadi pos dengan implementasi lebih baik dibanding pos lainnya. Tercatat, dari anggaran sebesar Rp203,9 triliun yang disediakan, 28,63% telah berjalan penyalurannya.
Baca juga: Pegadaian Turunkan Sampai Bebaskan Bunga
Lebih jauh, Iskandar bilang, melalui program PEN tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diyakini dapat tumbuh positif. Namun ia enggan menyebutkan proyeksi pemerintah terkait kisaran pertumbuha tersebut.
"Pemerintah memperkirakan dengan PEN dan dimulainya new normal ekonomi, maka ekonomi akan tumbuh positif. Itu untuk kuartal III dan IV 2020, sehingga keseluruhan tahun bisa positif," pungkas Iskandar.
Dihubungi terpisah, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, kecepatan dan ketepatan menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas pemerintah.
"Kecepatan pelaksanaan penting, apalagi jika mengacu pada rencana pemerintah agar ekonomi di kuartal III bisa mulai terjadi pemulihan," kata Yusuf.
Lebih lanjut, Yusuf menilai, taring dari program PEN urung terlihat. Sebab, bila dilihat dari indikator makroekonomi seperti indeks penjualan riil, tingkat inflasi inti dan purchasing manufacturing index (PMI), maka belum ada bukti nyata.
"Ujian keberhasilan program PEN itu ada di kuartal ke III, jika kuartal III pemerintah berhasil tumbuh positif dan lepas dari jeratan resesi maka program PEN berjalan sesuai yang direncanakan pemerintah. Namun jika sebaliknya, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dari penyaluran PEN itu sendiri," jelasnya. (A-2)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto, menyampaikan keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari CPTPP
Airlangga Hartarto mengungkapkan anggaran untuk makan siang gratis bakal diimplementasikan bertahap. Dengan kata lain, pemerintah tak langsung mengguyur dana senilai Rp400 triliun.
Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia tentu berkomitmen memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai isu penting
Dua negara Asia yang telah menjadi anggota OECD adalah Jepang dan Korea Selatan. Keduanya berhasil lolos dari status middle income trap.
Menuju Indonesia Emas atau tahun 2045, dibutuhkan fondasi kuat berupa manusia yang berkarakter dan berbudaya sehingga mampu membawa bangsa Indonesia bersaing.
Pawitandirogo ini merupakan bentuk sinergi yang konkret antar Pemerintah Daerah dan dengan para warganya yang menjadi tokoh atau pejabat di Pusat.
Berdasarkan pedoman yang ada, covid-19 baru dianggap sebagai ancaman jika jumlah atlet yang tertular mencapai 5% dari total seluruh atlet dalam periode tujuh hari.
Sebanyak enam atlet dinyatakan positif Covid-19 dalam waktu kurang dari satu minggu penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024.
Lima dari enam atlet di Olimpiade Paris 2024 yang dinyatakan positif covid-19 merupakan atlet polo air Australia, dan satu merupakan atlet renang Inggris.
Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu lantas berdampak krisis di berbagai negara.
Sejulah atlet yang berkompetisi di Olimpiade Paris 2024 terjangkit Covid-19. Terbaru, perenang Inggris Adam Peaty dinyatakan positif setelah lima atlet polo air Australia.
Menurut WHO, model kerja dari rumah dapat menciptakan kondisi berbahaya, yakni berdampak buruk bagi kesehatan karyawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved