KKP Usulkan Rp 1,02 Triliun untuk Nelayan Terdampak Pandemi

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan mengusulkan stimulus sebesar Rp 1,02 triliun untuk membantu nelayan terdampak pandemi covid-19.

Anggaran itu rencananya digunakan untuk membantu sekitar 1,1 juta nelayan dan petambak yang belum mendapat bantuan sosial (bansos). Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menyebut bantuan sebesar Rp 413,2 miliar akan diperuntukkan kelompok nelayan perikanan tangkap.

Untuk perikanan budi daya, pemerintah menyiapkan Rp 406,5 miliar, yang juga disertai bantuan benih indukan dan sarana prasarana budi daya. Adapun, petambak garam akan memperoleh bantuan sebesar Rp 54,1 miliar. Selain itu, disiapkan juga anggaran Rp 36 miliar untuk mendukung proses pengolahan dan pemasaran hasil laut.

Baca juga: Tertekan Pandemi, Produk Perikanan Perlu Diserap BUMN

"Ada juga Rp 106,4 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari pencuri asing. Serta, Rp 8 miliar untuk pengawasan audit internal," jelas Edhy seusai rapat terbatas, Kamis (28/5).

Dia turut meminta restu Presiden Joko Widodo untuk memperkuat dua BUMN perikanan, yakni PT Perikanan Nusantara dan Perum Perindo. Kedua perusahaan rencananya akan mendapat penyertaan modal negara (PMN) masing-masing senilai Rp 500 miliar.

"Dana itu akan digunakan untuk membeli hasil produk budi daya, perikanan tangkap dan hasil pengolahan lain. Dengan anggaran ini, kami harap penyerapan ikan di lapangan bisa kita antisipasi dalam jangka pendek," papar Edhy.

Baca juga: Cuaca Buruk Nelayan Pariaman Dua Pekan tidak Melaut

Menteri Sosial, Juliari Batubara, menyatakan pihaknya lebih dulu melakukan pemadanan terhadap data 1,1 juta nelayan dan petambak, yang dilaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Kita lihat apakah mereka sudah masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau belum. Kalau belum, nanti secara bertahap akan kami masukkan," ucap Juliari.

Dalam DTKS, lanjut dia, terdapat 10,8 juta kepala keluarga (KK) yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, petambak dan petani

"Kalau memang yang 1,1 juta itu belum masuk, nanti bisa kita masukkan. Ada atau tidak ada (pandemi) covid-19, mereka bisa memperoleh bantuan regular, seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai," tandas Juliari.(OL-11)