Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
Pada pasal 21 dalam peraturan itu, pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dilakukan dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia (BI) di pasar perdana.
BI, membeli SBN secara beratahap berdasarkan kebutuhan riil program PEN. Nantinya hasil dari penerbitan SBN tersebut akan disimpang dalam rekening khusus di BI.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menuturkan, teknis pelaksanaan pembelian SBN oleh BI di pasar perdana untuk menyokong kebutuhan program PEN akan diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara menteri keuangan dan gubernur BI.
"Semua akan diterjemahkan secara detail, secara pasti itu di SKB antara kementerian keuangan dengan Bank Indonesia. Kemarin kan SKB 1 sudah lihat bagaimana itu mengatur menunya untuk above the line, unuk pembiayaan defisit," tutur Febrio dalam konferensi virtual, Rabu (13/5).
Baca juga: BI: Indeks Harga Properti Residensial Triwulan 1 Turun
Febrio menambahkan, pada SKB kedua, tidak menutup kemungkinan skema yang akan dipakai dan ditempuh BI berbeda dengan SKB yang lebih dulu ada. Namun, ia enggan memberikan kepastiannya.
Sebab, hingga saat ini pembahasan masih dilakukan pemerintah bersama BI termasuk memperhitungkan dampaknya pada perekonomian ke depan.
"Pemerintah melihat risiko ini dari sisi makro, sisi pencapaian target inflasi, stabilitas kurs itu pemerintah juga harus concern. Di sisi lain Bank Indonesia juga harus concern terhadap biaya dari pemulihan ekonomi ini," jelas Febrio.
"Kalau pemerintah menanggung semua biaya bunganya itu juga berat di pemerintah juga. Jadi ini komunikasi yang Intens ini semakin kuat, mudah-mudahan hari hari ke depan kita akan keluar dengan SKB yang mengatur tentang ini," sambung dia.
Febrio menuturkan, pemerintah berharap aksi BI untuk membeli SBN di pasar perdana ialah dengan pembiayaan yang paling minimum. Sebab pemerintah juga memiliki formula lain untuk membiayai program PEN yang saat ini juga masih dalam pembahasan.
"Kita lihat ini sebagai pemulihan ekonomi nasional dan kita mau biayanya seminimum mungkin. Prinsip PEN itu berbagi beban dan risiko, itu mudah-mudahan akan tercermin dengan jelas dari kesepakatan kesepakatan yang akan kita keluarkan," pungkas Febrio. (A-2)
Stok lahan matang di empat kota mandiri milik PT Jababeka Tbk (KIJA) akan dijual untuk mencapai target penjualan properti minimal Rp2 triliun pada 2024.
Selain memperhatikan potensi keuntungan dan risiko dalam berinvestasi di pasar modal, keamanan dalam berinvestasi merupakan faktor utama yang penting bagi masyarakat.
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat (12/7) ditutup menguat di tengah menurunnya imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS).
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
Setelah hasil mengejutkan pemilihan parlemen Prancis pada 6 Juli, di mana partai sayap kiri mengungguli sayap kanan ekstrem, saham dan obligasi pemerintah Prancis menghadapi ketidakpastian.
2024 ASEAN-ROK Financial Cooperation Forum dihadiri Pejabat Pemerintah ASEAN, Bank Dunia (World Bank), Asian Development Bank (ADB), dan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved