Kartu Prakerja Terlalu Dipaksakan

PROGRAM  kartu prakerja terus mendapat kritik baik dari masyarakat maupun akademisi. Program tersebut dinilai dipaksakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelatihan pekerjaan di tengah pandemi virus korona.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran (Unpad), Abdul Fatah, mengatakan progam tersebut dikeluarkan pemerintah pada momentum yang tidak tepat.

"Program kartu prakerja yang saat ini dipaksakan diluncurkan oleh pemerintah oleh karena itu harus dihentikan," kata Abdul kepada Media Indonesia, Senin (4/5).

Alasan program tersebut harus dihentikan yakni cacat prosedur, cacat substansi, dan momentum yang tidak tepat karena diluncurkan di tengah pandemi.

"Penggunaan uang negara Rp5,6 triliun yang penggunaanya tanpa prosedur lelang yang berlaku sesuai perundang-undangan maka masuk katagori cacat prosedur artinya ada pelanggaran hukum," ujar Abdul.

Selain itu, lanjut Abdul, penghentian program prakerja di tengah jalan tidak masalah, justru bila masih dilanjutkan maka akan menimbulkan masalah berkepanjangan.

"Jika diteruskan tetap akan menimbulkan masalah berkepanjangan. Jadi harus di hentikan dan dilakukan perbaikan ulang baik secara prosedur maupun subtansinya," tegasnya.

Menurutnya, saat ini bagi para penerima kartu prakerja bukan tutorial vidio yang diperlukan, melainkan biaya hidup tunai yang diperlukan untuk keperluan sehari-hari.

Konsep pemberian kartu prakerja dan pemberian dana yang saat ini dipaksakan untuk membeli vidio tutorial. Merupakan kebijakan yang salah total.

"Seharusnya pemerintah meproduksi vidio tutorial dari anggaran tersendiri yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat secara langsung atau dipublikasikan melului sosial media tanpa harus memaksa penerima kartu prakerja untuk membayar," pungkasnya. (E-1)