Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah (RKAP) 2021 memuat 7 agenda prioritas untuk pembangunan jangka menengah nasional.
Ketujuh agenda ini sekaligus menjawab dampak yang diakibatkan dari pandemi covid-19 terhadap melesetnya target rencana pemerintah jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024.
“RKAP 2021 mencakup 7 prioritas nasional yang merupakan 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024,” ujarnya di pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020 melalui virtual, Kamis (30/4).
Baca juga: Bappenas: 2021, Titik Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pascapandemi
Adapun ketujuh agenda tersebut berupa, penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanna bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.
“Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang tetap terintegrasi sesuai tema RKAP 2021,” imbuhnya.
Dengan mempertimbangkan asusmi pandemi covid-19 ini bisa berakhir dalam waktu dekat yakni, pada 2020 ini, Suharso mengatakan skenario agenda pemulihan ekonomi setelah covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKAP 2021. (A-2)
Agenda pendidikan dan literasi harus ditempatkan pada posisi yang strategis dan prioritas sebagai wujud transformasi Indonesia.
INDONESIA memperkenalkan obligasi oranye (Orange Bonds) untuk mendukung terciptanya pemberdayaan dan kesetaraan gender.
PEMERINTAH berkomitmen mempertahankan kualitas lingkungan dengan keanekaragaman hayati yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi hijau dan sirkular.
MANFAAT dari ekonomi sirkular dapat menambah PDB sebesar Rp593 triliun-Rp638 triliun di 2030. Selain itu, ekonomi sirkular sebagai menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
Menteri Sosial Tri Rismaharini dinilai harus bertanggung jawab atas temuan bahwa 46% penerima bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Dengan banyaknya penerima bansos yang tidak tepat, ada opportunity cost atau hilangnya peluang untuk melakukan belanja lain oleh pemerintah.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
KEMENTERIAN Kesehatan menyebut tidak ada potensi mutasi virus covid-19 pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 nanti. Saat ini, yang terbaru masih berasal dari varian omikron, yaitu JN.1.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved