Pengusaha Perlu Dilibatkan Susun Fase Pasca Pandemi

PEMERINTAH perlu membuat acuan fase-fase lengkap dengan prasyarat sampai akhirnya kehidupan masyarakat normal kembali pasca pandemi covid-19. Pemerintah perlu melibatkan peran aktif masyarakat dalam mencapai kriteria prasyarat itu agar langkah ke tiap fase menuju tahap normal dapat didukung penuh semua orang karena proses yang transparan.

Soal panduan fase-fase dan prasyarat membuka kembali kehidupan ekonomi misalnya dapat mencontoh Presiden AS Donald Trump. Melalui Executive Order yang mengatur soal panduan Opening Up America Again terungkap, fase-fase sosial ekonomi masyarakat secara jelas serta lengkap dengan syarat sampai nanti kehidupan masyarakat berjalan normal.

"Dalam panduan tersebut bisa dilihat, pada fase pertama, tempat usaha seperti restoran dan UMKM sudah boleh beroperasi meskipun tetap harus patuh pada protokol physical distancing yang ketat. Kemudian pada pada fase kedua, sarana olahraga dan tempat hiburan sudah boleh buka dengan prasyarat," ujar pengamat Koperasi Digital Chandra Vokav Saritua dalam keterangan resminya, Rabu (29/4).

Chandra pun mendorong pemerintah melibatkan pengusaha karena diyakini pula banyak pihak ingin segera melakukan aktivitas normal kembali dan produktif tanpa diliputi rasa takut. "Harapan ini harusnya senantiasa digaungkan agar masyarakat ingin terlibat maksimal untuk menjadikannya nyata," ujarnya.

Menurut dia, dengan ada kepastian dan harapan yang nyata, maka pihak-pihak yang berkepentingan pun pasti akan mendukung. "Misal, kalaupun sebuah tempat usaha boleh buka kembali, tapi dengan prasyarat semua karyawan harus menjalani test, saya yakin pengusaha siap menanggung biaya rapid test," kata peserta program doktoral di Wharton University of Pennsylvania tersebut.

Menurut Chandra, sudah seharusnya pemerintah menjadi motor dan pionir terbangun kerjasama solid antar semua elemen bangsa. "Jangan menunggu korban PHK 10 juta orang dan terjadi krisis sosial baru kita tersadar. Kita pastikan anak-anak kita sudah bisa masuk sekolah dengan normal di tahun ajaran baru Juli nanti," kata Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari Syariah Mandiri ini.

Ia optimistis pengusaha pasti ingin berproduksi normal kembali. Para pekerja juga ingin produktif kembali untuk menghidupi keluarga mereka. "Dalam momentum 75 tahun Indonesia Merdeka, kita harus dapat pastikan bersama korona harus sudah musnah dari bumi pertiwi," ungkap Chandra yang juga penulis buku "The Ma'ruf Amin Way" ini.

Chandra juga menilai pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait operasional perusahaan tidak substansial dan tidak memberikan harapan kepada masyarakat. "Jangan rakyat dibiarkan jadi bingung dan takut di tengah masa pandemi covid-19 ini. Harusnya pemerintah memberi harapan dan kepastian yang jelas kepada rakyat, kapan kondisi ini berakhir," ungkap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan perihal operasional perusahaan. Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya mengacu pada aturan terkait PSBB semata, melainkan juga Izin Operasional dan Mobilisasi Kegiatan Industri (IOMKI) yang dirilis Kementerian Perindustrian.

"Jika terkait dengan kepentingan nasional, Anda diizinkan beroperasi. Namun, jika tidak, kami akan menghentikan operasional. Kesehatan nomor satu di sini. Kita telah memutuskan. Keselamatan setiap orang adalah prioritas utama," ungkap Anies saat konferensi virtual dengan pelaku usaha ibu kota, kemarin.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengajak masyarakat agar lebih patuh dan disiplin, serta aparat lebih tegas agar pada Juli mendatang, Indonesia bisa menurunkan kasus covid-19 secara Nasional.

"Bapak Presiden minta kita semua bisa bekerja lebih keras lagi, agar pada Juli diharapkan, kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali," kata Doni yang juga Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 tersebut. (OL-13)