Pemerintah Diminta Sediakan Layanan Perizinan Daring

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, menilai pemerintah harus menyediakan pelayanan daring (online) agar izin tetap bisa jalan.

"Salah satu terkendala yakni kantor pemerintah yang tutup, sehingga validasi tidak bisa jalan. Seharusnya diubah ke online sehingga ekonomi ini tetap jalan," kata Totok saat dihubungi, Senin (6/4).

Ditengah wabah virus korona (covid-19) industri sektor properti juga mengalami perlambatan. Totok mengatakan perlambatan ekonomi di sektor properti terjadi karena adanya social distancing.

"Masih slowing down dengan adanya covid-19. Untuk yang menengah ke atas hambatan-hambatan seperti barang impor terhambat, terus barang yang subsidi tidak bisa realisasi massal," jelasnya.

Social distancing membuat konsumen terhambat untuk melakukan transaksi sehingga pemasaran dialihkan ke online. Dengan begitu antara konsumen dan pihak properti minim pertemuan.

"Pemasarannya kendalanya pasti banyak karena tidak bisa bertemu konsumen hanya lewat internet atau online tapi tetap saja kalau orang mau beli harus ketemu atau tatap muka. Tidak bisa ketemu ramai-ramai," ujar Totok.

Selain itu, walaupun covid-19 yang sudah menjadi wabah sektor properti tidak mengalami kredit macet. Sejauh ini, belum ada laporan masalah terkait hal tersebut.

"Kredit properti itu paling kecil kredit macetnya. Tidak ada potensi teesebut meski ada wabah. Kita himbau untuk mengarah ke online sehingga hambatan bisa teratasi sehingga ekonomi juga bisa tetap jalan," jelasnya.

"Kita tahu saat ini seluruh dunia sedang mengalami kerugian, namun kerugian tersebut harus bisa diatur atau diminimalisir," imbuhnya. (E-3)