Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Ditjen Sumber Daya Air tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Bendo di Desa Ngindeng, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo.
Saat ini konstruksi Bendungan Bendo sudah 73,26%. Bendungan ini ditargetkan selesai konstruksinya dan siap digenangi pada akhir tahun 2020.
Bendungan Bendo memiliki kapasitas tampung 43,11 juta m3 yang akan dimanfaatkan untuk peningkatan layanan irigasi seluas 7.800 hektare di Kabupaten Ponorogo dan Madiun sebagai sentra pertanian Jawa timur.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pengelolaan pengelolaan sumber daya air dan irigasi ini akan terus dilanjutkan dalam rangka mendukung produksi pertanian yang berkelanjutan.
"Kehadiran bendungan juga memiliki potensi air baku, energi, pengendalian banjir, dan pariwisata yang akan menumbuhkan ekonomi lokal," ungkapnya dalam keterangan persnya.
Ia mengatakan, Provinsi Jawa Timur yang juga dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Bendungan Bendo selain menjadi layanan irigasi, juga bermanfaat baku domestik dan industri berkapasitas 790 liter/detik bagi Kabupaten Madiun sebesar 418 liter/detik dan Ponorogo 372 liter/detik. Selain itu akan mereduksi debit banjir Kota Ponorogo dari 1.300 m3/detik menjadi 490 m3/detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,56 MW.
Bendungan setinggi 71 meter dengan tipe urugan ini membendung Sungai Keyang yang merupakan anak sungai Bengawan Madiun (anak sungai Bengawan Solo). Konstruksi dilakukan pada 2013 - 2020 (multi years contract) menggunakan APBN sebesar Rp 1.032 miliar yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya (KSO).
Selain Bendungan Bendo, untuk mendukung ketahanan pangan Kementerian PUPR juga membangun dua bendungan lainnya di Jawa Timur yakni Bendungan Gongseng di Bojonegoro dan Bendungan Tukul di Pacitan. Saat ini konstruksi Bendungan Gongseng telah mencapai 76,92% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2020. Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan 22,43 juta m3 berfungsi untuk melayani irigasi seluas 6.191 hektare, layanan air baku 300 liter/ detik, mereduksi banjir 133,27 m3/detik dan pembangkit tenaga listrik sebesar 0,7 MW.
Sementara konstruksi Bendungan Tukul telah mencapai 76,25%. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 8.68 juta m3 untuk untuk mensuplai irigasi seluas 600 hektare dan air baku 300 liter/detik. Bendungan ini juga berfungsi mengurangi banjir di Pacitan karena bendungan ini diharapkan untuk mengendalikan debit banjir yang berasal anak Sungai Grindulu. Waktu pelaksanaan kedua bendungan ini pada 2013-2020. (E-1)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved