Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan sepenuhnya teknis pengalihan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menangani pencegahan Covid-19. Hal itu disepakati oleh 9 pimpinan BPK dan pemerintah melalui konferensi video pada Senin (23/3).
"Pimpinan BPK menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil keputusan terkait pengalihan anggaran dalam kondisi pandemi saat ini. Pengalihan anggaran bisa menggunakan APBN 2020 atau dengan Perppu APBN 2020," demikian petikan keterangan resmi BPK yang diterima, Kamis (26/3).
Dalam konferensi video itu pula dibahas mengenai dampak pandemi Covid-19 pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang sedang dan akan dilakukan oleh pemeriksa BPK.
Selain itu revisi dan pelaksanaan APBN 2020 terkait penanganan kesehatan, social safety net dan insentif ekonomi untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akibat pandemi Covid-19 turut menjadi pembahasan.
Berkaitan dengan itu, pemerintah sebelumnya menyatakan akan berkonsultasi dengan BPK mengenai anggaran. Pasalnya dalam situasi darurat saat ini banyak kegiatan dan belanja kementerian maupun lembaga diubah untuk menjadikan penanganan pandemi Covid-19 sebagai prioritas.
"Konsultasi dengan BPK dilakukan karena pemerintah tetap mengutamakan prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel," bunyi dari keterangan resmi BPK.
BPK juga telah melalukan pembahasan dampak Covid-19 mengenai LKPP, LKPD, refocusing anggaran melalui sidang pimpinan. Kendala di lapangan seperti cek dan pengujian fisik, wawancara dengan auditee serta uji dokumen tak luput dibahas lantaran menjadi kendala BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan di situasi saat ini. (E-1)
KPK nilai butuh audit terkait anggaran pemadan kebakaran (damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto P Santosa mengatakan urgen bagi auditor meningkatkan kesadaran dan tata kelola keamanan siber.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengkritisi bahwa proses pengadaan PDN harus diaudit hingga ketahuan akar masalahnya.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved