Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, berbagai upaya pencegahan maupun langkah penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan. Namun, korupsi masih terus saja terjadi. Penyebabnya, antara lain karena rendahnya akhlak dan prilaku yang baik yang ada dalam diri kita.
“Pencegahannya, tidak cukup dengan membangun sistemnya, dan menangkap pelakunya saja. Akan tetapi diperlukan akhlak yang baik,” kata Menteri Basuki pada acara Seminar Nasional 2020 dengan tema 'Memahami, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Koropsi Sektor Publik' sekaligus Bedah Buku Profesor Romli Atmasasmita yang berjudul 'Sisi Lain KPK dan Lembaga Penggiat Anti Korupsi' di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (26/02/2020).
Baca juga: Kementerian PUPR akan Optimalkan Program Normalisasi Sungai
Menteri Basuki menyampaikan bahwa, dirinya sudah sering menyampaikan tugas Kementerian PUPR adalah membelanjakan uang negara untuk pembangunan infrastruktur. Ke depan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan akan jauh lebih berat daripada mencapainya.
Pada bagian lain Menteri Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur selalu merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) PUPR No.7/PRT/M/2019 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia untuk mengawal pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) secara tertib, transparan, adil dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi publik.
“Demikian juga dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan proyek konstruksi, Kementerian PUPR senantiasa bekerja sesuai standar operasional Prosedur (SOP) dan koridor hukum yang berlaku,” terangnya.
Untuk itu Menteri Basuki berharap, seminar ini akan membawa manfaat sebagai ajang tukar pikiran dan pembelajaran bagi semua, khususnya bagi warga Kementerian PUPR dalam melaksanakan tugas-tugas yang berat yang dipercaya oleh rakyat.
Acara Seminar Nasional 2020 yang diprakarsai Kementerian PUPR bersama Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum (Padih) Universitas Padjadjaran (Unpad) tersebut menghadirkan narasumber Guru Besar Hukum Unpad Romli Atmasasmita, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Mantan Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji sekaligus dipandu oleh moderator Direktur Kerjasama dan Hubungan LN Universitas Djuanda Jaka Santos Adiwijaya.
Hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Danis H Sumadilaga, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hadi Sucahyono, Auditor Utama Rildo Ananda Anwar, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Bimo Adi Nusanthyasto, Inspektur V, Inspektorat Jenderal S.F Hariyanto. (RO/OL-10)
Selain itu, terdiri atas 3 titik parkir, Privilege Parking Spot merupakan area parkir dedicated yang disediakan khusus untuk semua jenis kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus.
Menaker Ida menegaskan bahwa gedung WDC sebagai bentuk jawaban Pemerintah (BBPVP Bandung) terhadap kebutuhan anak-anak muda di Bandung dan sekitarnya.
Masakan yang dikurasi secara ahli oleh Chef Daniel Chaney, menjanjikan simfoni rasa yang akan membuat lidah Anda terpuaskan.
Bali Safari & Marine Park, salah satu taman safari terbesar di Indonesia, secara rutin mengadakan acara yang dikenal sebagai ‘Hari Harimau’ untuk menghormati dan menyelamatkan harimau.
Program Beasiswa The Future Leader (TFL) menawarkan beasiswa penuh untuk Magister Manajemen di PPM School of Management, yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan ilmu manajemen.
Duta Besar Yunani untuk Indonesia, Ioanna Bezirtzoglou, menghadiri acara tersebut, banyak koki dan pembuat roti terkemuka dari industri roti lokal Indonesia.
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved