Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono tidak ambil pusing mengenai absennya Gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam rapat penanganan permasalahan banjir yang diinisiasi oleh Komisi V DPR RI.
Ditemui pascarapat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Basuki menyatakan akan tetap langsung bekerja. "Saya kerja terus," ungkapnya, Rabu (26/2).
Baca juga: Tidak Datang ke DPR, Anies dan RK Dituding tidak Punya Hati
Basuki mengungkapkan dirinya terus menjalin komunikasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) di 3 daerah tersebut dalam menangani banjir. Komunikasi lebih intens dilakukan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Anda mau lihat SMS saya dengan Pak Gub, ini artinya komunikasi jalan terus," ungkapnya.
Selain menjalin koordinasi dengan para gubernur, Basuki juga menuturkan pihaknya bekerja sama dengan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait prediksi curah hujan sepanjang bulan Februari.
Berdasarkan koordinasinya tersebut, Basuki mengklaim pihaknya telah melakukan pekerjaan-pekerjaan perbaikan drainase pada puncak musim hujan 2020.
"BMKG bilang 15 Februari peak-nya. Makanya kita selesaikan. Lewat. Ini sampai Maret ada kan, makanya kita kerjakan yang krusial, setelahnya baru kita perbaiki yang drainase kurang kita perbaiki," ujarnya. (Uta/A-3)
Istana Garuda IKN dan lapangan serta podium bisa digunakan untuk mendukung kegiatan upacara 17 Agustus.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan akan menunggu arah dan usulan yang nanti akan diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)
Anggota Komisi V DPR RI, Irwan, mendukung Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono untuk tetap menjadi kepala Otoritas IKN hingga proyek ibu kota baru selesai.
Namun Basuki katakan belum tentu warga tidak akan digusur, tergantung nanti penyelesaiannya. Apabila warga menerima PDSK Plus, berarti pemerintah sudah memberikan ganti rugi kepada warga.
RITS sebagai badan usaha pelaksana (BUP) program MLFF, telah siap untuk mengimplementasikan sistem tersebut sesuai jadwal.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memastikan gaji pegawai swasta tidak hilang meski ada potongan iuran untuk kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved