Asosiasi Pengusaha Desa Siap Bangun Perekonomian Masyarakat Desa

ASOSIASI Pengusaha Desa Indonesia (Apedi) melakukan deklarasi nasional di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (30/1). Kegiatan organisasi tersebut sebagai bentuk dari kepedulian para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses pembangunan desa sejahtera dan mandiri.

Presiden Apedi, M. Irfantoro, mengatakan sebagai organisasi yang independen nonpolitik, Apedi terpanggil meningkatkan kontribusinya di dalam membangun ekonomi masyarakat di perdesaan.

Sampai saat ini, Indonesia memiliki 83.931 wilayah administrasi setingkat desa (menurut data BPS 2018). Semua desa tersebut menyimpan beragam potensi yang sangat besar dan luar biasa.

Namun di sisi lain tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka 6,69% di daerah perkotaan dan di perdesaan sebesar 12,85% atau 15,15 juta orang pada Maret 2019).

"Artinya tingkat kemiskinan terbesar itu berada di wilayah perdesaan. Mengapa masalah kemiskinan di perdesaan ini masih terus berada di posisi terbesar dan masih terus terjadi?" kata Irfantoro.

Padahal Pancasila dan UUD 1945, menurut Irfantoro, mengamanatkan untuk mewujudkan sila kelima dari Pancalisa yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

"Kenyataan itu mendorong terbentuknya Apedi yang didirikan pada 12 desember 2019. Tujuannya untuk mempercepat proses pembangunan desa sejahtera dan mandiri," ujar Irfantoro.

Sebagai organisasi yang independen nonpolitik, Apedi terpanggil meningkatkan kontribusinya di dalam membangun ekonomi masyarakat di perdesaan, yang umumnya identik dengan kemiskinan.

Visi Apedi adalah menyejahterakan masyarakat desa dan mengentaskan kemiskinan. Organisasi ini mengemban misi salah satunya untuk menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi desa.

Apedi juga mengaplikasikan suatu sistem tata kelola yang terkoneksi dengan teknologi informatika (IT) sebagaimana tuntutan perkembangan kebutuhan pemanfaatan industri 4.0 di wilayah perdesaan.(OL-09)