Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggagas adanya Certified State Finance Auditor (CSFA) yang merupakan sertifikasi untuk pemeriksa keuangan negara.
Sertifikasi ini sebagai bukti tentang kompetensi teknis pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaan. Sertifikat CSFA memiliki posisi yang istimewa karena akan menjadi persyaratan bagi pemeriksa untuk bisa menandatangani hasil pemeriksaan dalam lingkup keuangan negara.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna berharap, seluruh pemeriksa di BPK dapat mengantongi sertifikasi ini.
"Hal itu merupakan bagian dari upaya melembagakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) BPK, khususnya di bidang keuangan negara," ujar Agung dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (20/12).
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), seorang pemeriksa harus memiliki kompetensi profesional yang memadai untuk menjalankan tugas pemeriksaan. Agung mengatakan, sertifikasi tersebut tidak hanya dapat diraih oleh pemeriksa BPK tapi juga pihak eksternal.
"Kita berharap itu akan digunakan tidak hanya oleh BPK, tapi juga aparat pengawas internal pemerintah, dan juga kantor akuntan publik yang kita hire untuk dan atas nama BPK," tambah Agung.
Salah satu kekhususan BPK RI adalah lembaga tinggi yang berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara. Sehingga, BPK pun berkewajiban untuk menjamin pemeriksanya memiliki kompetensi teknis yang memadai dalam pemeriksaan.
Agung mengatakan, BPK telah menyiapkan seluruh kebutuhan sertifikasi tersebut mulai dari diklat, materi, uji kompetensi, hingga sertifikasinya. (RO/O-2)
KPK nilai butuh audit terkait anggaran pemadan kebakaran (damkar) di Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Ketua Umum Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Setyanto P Santosa mengatakan urgen bagi auditor meningkatkan kesadaran dan tata kelola keamanan siber.
Audit investigasi baik oleh kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun lembaga yudikatif lain, disebut sebut mampu mengembalikan integritas dan nama baik KPU RI.
BPJS Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, mengkritisi bahwa proses pengadaan PDN harus diaudit hingga ketahuan akar masalahnya.
Pemerintah juga akan melakukan evaluasi PDNs dan PDN yang permanen secara keseluruhan mulai dari perencanaan sampai operasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved