Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI XI DPR RI meminta Lembaga Penjamin Simpanan untuk menyiapkan strategi dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan.
Di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi global, serta adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, LPS perlu mengantisipasi terjadinya krisia ekonomi.
"Komisi XI meminta LPS sebagai anggota KSSK untuk menyiapkan strategi menghadapi krisis ekonomi di tengah menguatnya risiko pelemahan ekonomi global untukk disampaikann kepada anggota Komisi XI," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam rapat kerja bersama LPS tentang evaluasi kinerja 2019 dan rencana kerja 2020 di Jakarta (6/11).
Baca juga : Dirut BCA:Transaksi Perbankan paling Terpengaruh Digitalisasi
Sejalan dengan strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi global, Komisi XI juga mendukung penguatan LPS dengan merencanakan untuk membahas revisi undang-undang tentang LPS. Hal tersebut untuk memastikan stabilitas sistem perbankan di Indonesia.
Dito menambahkan, Komisi XI juga meminta LPS untuk terus melakukan kegiatan sosialisasi sekaligus edukasi langsung kepada masyarakat.
Menurutnya banyak masyarakat yang belum begitu paham dengan keberadaan dan tugas LPS. Dengan sosialisasi, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait simpanannya di bank.
"Sosilisasi dan edukasi langsung ke masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan rasa aman terhadap simpanan nasabah di perbankan," tuturnya. (OL-7)
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membayarkan klaim simpanan sebesar Rp237 miliar milik 42.248 nasabah dari 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta BPR Syariah (BPRS).
LEMBAGA Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim simpanan nasabah Rp237 miliar milik 42.248 nasabah bank yang dilikuidasi. Pembayaran kepada nasabah 10 Bank Perekonomian Rakyat (BPR)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPRS Saka Dana Mulia, Kudus, Provinsi Jawa Tengah.
OJK berupaya memastikan agar seluruh BPR berada dalam kondisi sehat dan telah memenuhi rasio permodalan, serta indikator-indikator kinerja individual lainnya.
MENYIKAPI potensi Bank Perekonomian Rakyat/Syariah (BPR/BPRS) bangkrut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sejumlah langkah, selain terkait tata kelola berpotensi fraud.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved