Pengamat: Lima Arahan Strategis Presiden Jokowi Amat Tepat

PRESIDEN Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Minggu (20/10), menyodorkan lima arahan strategis dalam pembangunan nasional di periode keduanya. Yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Menurut Kepala Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto, kelima arahan strategis dari Presiden Jokowi tersebut amat tepat.

"Karena memang itulah yang dibutuhkan oleh bangsa kita untuk lima tahun ke depan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (20/10).

Menurutnya, pengembangan SDM mutlak diperlukan dalam persaingan berskala global. Selanjutnya, melanjutkan pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk konektivitas dan logistik nasional.

Arahan strategis ketiga soal penyederhanaan regulasi dinilai dapat meningkatkan iklim investasi.

Baca juga : Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Jokowi Periode 2019-2024

"Deregulasi kebijakan dan reformasi birokrasi agar lebih pro-investasi dan sektor riil supaya daya saing global kita naik ke level 40 sesuai yang dikehendaki Presiden Jokowi," terang Ryan.

Keempat, reformasi birokrasi mutlak dilakukan untuk mempercepat proses pengambilan kebijakan dan keputusan.

"Supaya bisa segera diimplementasikan karena kita butuh akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan," imbuhnya.

Yang terakhir, transformasi ekonomi dapat dilakukan dengan memperkuat sektor manufaktur dan jasa modern, serta bertumpu pada ekonomi digital.

Ryan juga mengimbau pemerintah untuk meninggalkan ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak lagi bisa dieksploitasi dan dieksplorasi lebih lanjut.

Menurutnya, jika implementasi kelima aksi strategis tersebut dilaksanakan dengan optimal dan tidak ada gangguan serta kendala (hukum, sosial dan politik), maka cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan SDM unggul akan terwujud.

"Pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6% dan stabil dengan multiplier effects yang besar, menurunkan kemiskinan dan pengangguran, memperkuat NKRI karena pusat pertumbuhan ekonomi semakin meluas atau meng-Indonesia dan ikatan persatuan dan kesatuan akan semakin kuat," pungkasnya. (OL-7)