Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono memproyeksikan biaya awal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dasar ibu kota negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp865 miliar.
Secara rinci, jumlah tersebut dibagi menjadi tiga bagian yakni jalan dan jembatan sebesar Rp500 miliar, sumber daya air sebesar Rp175 miliar dan permukiman Rp190 miliar.
Kendati demikian, Basuki menyebut anggaran itu belum akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.
"Angka itu adalah uang muka, jadi masih akan dioptimalisasi. Belum perlu ditambahkan sekarang," ujar Basuki di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8).
Baca juga: Infrastruktur Transportasi di Kaltim Cukup Mumpuni
Ia mengatakan, paling cepat, pembangunan fisik infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih dan sanitasi bisa dilakukan pada pertengahan tahun depan.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido mendesak pemerintah segera memasukkan alokasi untuk pembangunan ibu kota ke dalam RAPBN 2020.
"Harapan kami harusnya sudah ada anggaran untuk pembangunan jalan utama. Pemerintah sudah harus melihat mana jalan yang dibutuhkan untuk barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan di ibu kota baru. Jangan sampai tidak ada di APBN, tau-taunya nanti pakai pinjaman," tutur Bahrum.
Anggota Komisi V lainnya Willem Wandik mengatakan pengalokasian anggaran harus ditetapkan sejak dini untuk kemudian diberikan legalitas.(OL-5)
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
TENAGA Ahli Utama Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dinas PUPR Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengadakan FKP, Rabu (10/7) di Gayamprit, Klaten Selatan.
MENTERI PUPR Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Capt. Sigit Hani Hadiyanto mengatakan bahwa progres pembangunan bandara sudah sekitar 40%-50%.
IKN dapat dana teknis 2 juta dollar dari URTF
Pemeirntah berencana membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitar kawasan ibu kota baru meskipun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur
Anggota DPR RI Fraksi PKS Aus Hidayat Nur merespon urungnya Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Padahal, menurut rencana, Jokowi akan berkantor di IKN pada Juli.
Peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai berbahaya dari segi keamanan.
Pos Indonesia siap membantu proses pemindahan barang, mulai dari layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang di IKN.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved