Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Bappenas Ungkap 2 Skenario Pemindahan Ibu Kota

Nur Aivanni
30/4/2019 16:45
Bappenas Ungkap 2 Skenario Pemindahan Ibu Kota
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan kepada pers mengenai pembahasan rencana pemindahan ibukota negara(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan dua skenario pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain.

Skenario pertama dengan jumlah penduduk 1,5 juta akan memakan biaya sebesar Rp466 triliun. Dalam skenario pertama tersebut akan terjadi pemindahan ASN sekitar 195 ribu orangditambah dengan anggota keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi.

"Artinya ibu kota baru ini hanya sebagai pusat pemerintahan. Jakarta tetap didorong sebagai pusat ekonomi dan bisnis," kata Bambang dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (30/4).

Sementara, skenario kedua dengan jumlah penduduk 900 ribu akan memakan biaya sebesar Rp323 triliun. Dalam skenario tersebut akan terjadi pemindahan ASN sekitar 111 ribu orang ditambah dengan anggota keluarga, perangkat pendukung dan pelaku ekonomi.

Baca juga: Bappenas: Rencana Pemindahan Ibu Kota Butuh Waktu 5-10 Tahun

Terkait lokasi ibu kota baru, Bambang menjelaskan lokasi yang dipilih harus benar-benar paling kecil risiko bencananya. Ia mengakui ada beberapa lokasi yang memiliki risiko bencana paling kecil.

"Sumatra bagian timur termasuk daerah yang relatif risiko bencananya kecil, Kalimantan secara keseluruhan, Sulawesi bagian Selatan. Jadi, daerah dengan risiko kebencanaan relatif kecil itu terbatas," ungkapnya.

Mengenai pembiayaan, Bambang menyampaikan pemerintah tidak akan memberatkan APBN. Pihaknya akan membuat kontribusi APBN seminimal mungkin dalam pembiayaan pemindahan ibu kota.

"Banyak cara kreatif untuk membangun kota tanpa bergantung APBN. Salah satunya manajemen dari aset negara. Kedua, mendorong peran BUMN dan swasta, dengan tetap memperhatikan kebutuhan penduduk lokal," tuturnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya