Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANK Indonesia (BI) meyakini jika potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia digabungkan dalam satu wadah daring (online), bisa mengalahkan Alibaba.
Direktur Departemen Pengembangan UMKM BI Yunita Resmi Sari menuturkan, saat ini jumlah UMKM di Indonesia sekitar delapan juta. Ketika semua UMKM tersebut go online masuk sistem e-commerce, tak dipungkiri bisa mengalahkan Alibaba karena Indonesia memiliki beragam jenis UMKM.
"Kita juga tergabung dengan inisiatif pemerintah ada UMKM go online, kalau itu sudah terlaksana jadi kita ini industri kreatif ada delapan juta. itu kalau bisa masuk Alibaba bisa kalah," kata Yunita saat konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (17/7).
Demi mendukung kegiatan UMKM lebih bergairah, Yunita menuturkan BI mengklaim sudah melakukan beberapa insentif seperti memperluas e-commerce khusus UMKM dengan proteksi hak cipta, proteksi pembayaran, dan proteksi akses keuangan.
"Jadi itu insentif bagi UMKM untuk berkembang," ucap dia.
Di sisi lain, lanjut Yunita, sejauh ini beberapa jenis UMKM yang menjadi andalan BI untuk dapat dipasarkan di luar negeri adalah industri kreatif yang terdiri dari fesyen dan kriya, serta komoditas ekspor, seperti kopi.
"Kalau misalnya di sektor mana yang difokuskan kalau dari binaan kami (BI) adalah UMKM yang bergerak di sektor kreatif dan komoditas ekspor," pungkas dia. (Medcom/OL-3)
KIP mengabulkan permohonan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusional (Yakin) terhadap KPU terkait kontrak antara KPU atau perwakilannya dan Alibaba Cloud
KPU telah mengambil langkah mitigasi risiko atas permohonan informasi Yakin terkait kontrak dengan Alibaba.
KONTRAK yang dijalin antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba, tidak serta merta menandakan adanya masalah ataupun pelanggaran hukum.
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati mengatakan kontrak pengadaan yang dilakukan KPU RI dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba
JD.com, salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Tiongkok, membukukan sedikit peningkatan pendapatan kuartalan dibandingkan tahun lalu pada Rabu (15/11).
Aplikasi web interaktif ini memberikan poin kepada para atlet, jurnalis, dan staf Asian Games dengan poin karbon karena telah memilih gaya hidup yang ramah lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved