Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Negeri Besar yang Kedodoran

10/5/2024 05:00

DI dunia yang makin terhubung, tiap-tiap negara berlomba untuk berperan aktif dalam perekonomian global. Mereka tidak hanya berinovasi dan memproduksi, tapi juga ikut menjadi bagian dari rantai pasok global, baik di bidang pertanian maupun manufaktur. Sayangnya, sumbangsih dan peran Indonesia sebagai salah satu negara dengan PDB terbesar di ASEAN masih minim, terutama di bidang teknologi.

Inilah yang mengundang keprihatinan Presiden Jokowi. Ia mencontohkan seperti pada pembuatan produk Apple, yang membutuhkan 320 supplier komponen dari banyak negara. Indonesia, kata Kepala Negara, hanya terlibat pada dua komponen, alias tidak sampai 1%. Padahal, negara-negara lainnya di ASEAN turut berkontribusi besar. Filipina, misalnya, ada 17 supplier. Kemudian, Malaysia 19, Thailand 24, dan Vietnam 72 supplier.

Keluhan yang disampaikan Presiden wajar. Sebagai negara yang tergolong berpendapatan menengah, Indonesia sudah seharusnya berperan lebih jauh dalam perekonomian global, bukan sekadar menjadi pasar. Harus ada produk inovasi unggulan yang dihasilkan negeri ini sehingga dapat menopang perekonomian. Kita mungkin bisa mencontoh Finlandia, negara kecil di Eropa, yang menjadi salah satu pemain terkemuka di bidang teknologi komunikasi.

Untuk bisa seperti itu, para stakeholder terkait di negeri ini harus meningkatkan kemampuan mereka. Salah satu caranya dengan terus mendorong serta memajukan riset dan pengembangan (R&D) demi menghasilkan produk inovatif yang dapat bersaing dengan negara lain. Anggaran dan SDM untuk sektor tersebut harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan produk berkualitas. Selama ini, soal riset dan pengembangan di negeri ini banyak dikritik dan dikeluhkan. Akan tetapi, tidak muncul perubahan signifikan dalam kebijakan.

Kerja sama antara industri dan perguruan tinggi, yang berkali-kali digaungkan untuk terus ditingkatkan, faktanya juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Padahal, sudah banyak jurusan dan fakultas di sejumah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang dapat diajak berkolaborasi untuk mengembangkan berbagai perangkat teknologi yang mumpuni. Namun, gerak kolaboratif itu masih seperti siput, sangat lamban.

Karena itu, peran sivitas akademika harus dioptimalkan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang bersifat aplikatif yang berguna bagi perkembangan ekonomi nasional. KIta tidak boleh hanya puas menjadi pengguna teknologi dan sekadar menjadi pasar. Negara ini harus menjadi salah satu pemain kunci, termasuk dalam rantai pasok teknologi global.

Untuk itu, harus ada keberanian serta terobosan revolusioner dan visioner yang dilakukan. Tiongkok, misalnya, berani melakukan investasi besar-besaran di bidang pengembangan cip, yang menjadi nyawa bagi industri teknologi komunikasi.

Karena itu, Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang baru saja dikunjungi Jokowi beberapa hari lalu, harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi perkembangan teknologi digital. Apalagi, anggaran yang digelontorkan untuk membangun gedung yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat, ini lumayan besar, hampir mencapai Rp1 triliun. Jangan cuma gedung dan peralatannya yang mentereng, fungsi dan produk yang dihasilkan balai ini pun harus mumpuni.

Di tengah rivalitas global, bukan saatnya lagi kita sekadar jadi penonton yang mesti merogoh kocek untuk menyaksikan persaingan itu. Kita justru harus jadi salah satu aktor yang terlibat di dalamnya, syukur-syukur menjadi sutradara dan pemeran utamanya.



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi