Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BENCANA tak henti menyapa negeri ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah provinsi, seperti di Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Status darurat bencana diterapkan di daerah-daerah tersebut.
Dampak banjir kali ini luar biasa. Transportasi dan ekonomi lumpuh, puluhan ribu warga harus mengungsi, serta ratusan hektare tanaman padi puso. Itu bisa mengancam ketahanan pangan. Di Sumatra Barat, misalnya, 616 hektare tanaman padi di Pasaman Barat habis dibawa banjir. Di Pesisir Selatan, 6.892 tanaman padi petani juga hanyut.
Dari berbagai provinsi yang dilanda banjir, Provinsi Jawa Tengah tergolong yang paling parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah mencatat setidaknya terjadi 104 bencana alam yang melanda wilayah tersebut sejak awal 2024.
Sejumlah daerah di Jawa Tengah susul-menyusul dilanda banjir. Semarang, Pekalongan, Kendal, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara berderetan tersapu oleh banjir. Banjir paling parah dialami Demak yang menggenangi 89 desa dalam 11 kecamatan. Jumlah pengungsi juga melonjak hingga menjadi 22.725 jiwa pada Senin (18/3). Jumlah itu bisa bertambah mengingat banjir yang kian meluas dan hujan terus mengguyur.
Bencana banjir tampaknya akan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Tanah Air masih akan terjadi selama tiga sampai empat hari mendatang hingga akhir pekan ketiga Maret. Potensi cuaca ekstrem tersebut terkonsentrasi hampir merata di seluruh wilayah Tanah Air.
Dengan peringatan yang dikeluarkan BMKG tersebut, tidak ada jalan lain, pemerintah daerah ataupun pusat mesti bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, seperti bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Potensi bencana tersebut sulit dicegah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana tersebut untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, ataupun dampak ekonomi.
Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana tidak bisa dikontrol siapa pun. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, membuat Indonesia sangat rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.
Dengan kondisi geografis tersebut semestinya pemerintah pusat ataupun daerah lebih memperkuat kewaspadaan menghadapi bencana. Pemerintah sejatinya punya otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan agar menekan dampak bencana seminim mungkin. Namun, faktanya, pemerintah selalu tergopoh-gopoh dan tergagap ketika bencana tiba.
Apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini ialah contoh nyata betapa penanganan yang diberikan kepada korban banjir ataupun untuk 'mengusir' banjir itu cenderung lambat. Penanganan yang diberikan pemerintah memperlihatkan seolah-olah kita negara yang tak pernah terlanda oleh bencana, seakan-akan Tanah Air ialah tempat paling aman dari bencana.
Kondisi yang selalu terjadi Indonesia itu seakan tidak pernah menemukan solusi dengan formula yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa.
Ke depan, politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan. Terapkan semua aspek penanganannya, tanpa ada terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berikan sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Peningkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkukuh ketahanan bencana bangsa ini.
PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci
Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.
VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.
SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.
SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.
HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.
PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.
SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.
ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.
FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.
PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.
PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.
PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.
MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved