Headline

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.

Fokus

Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.

Soal Pangan belum Aman

24/2/2024 05:00

BELUM usai sesak napas karena harga beras, kepala masyarakat awam kembali harus cenat-cenut. Di saat harga beras mulai menunjukkan penurunan di pasar, harga kebutuhan lain justru meroket.

Kini, harga cabai, telur ayam, daging sapi, dan bawang juga cenderung meningkat. Harga bahan pangan di kala bulan puasa sudah kurang dari satu bulan lagi masih pula tak terkendali.

Naiknya harga-harga bahan pangan dalam beberapa waktu terakhir telah mengerek tingkat inflasi bergejolak (volatile). Merujuk ke data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi bergejolak berada di angka 7,22% secara tahunan (yoy) pada Januari 2024. Tingkat inflasi tersebut meningkat dari posisi Desember 2023 yang tercatat 6,73% (yoy).

Dari hasil survei BPS, komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi bergejolak ialah beras, bawang putih, tomat, cabai merah, dan daging ayam ras.

Akan tetapi, bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, tingkat inflasi Indonesia masih relatif aman, bahkan cenderung lebih rendah, jika dibandingkan dengan di negara-negara maju lainnya.

Kalau pemerintah melihat tingkat inflasi masih relatif aman, tentu berbeda dengan kondisi di akar rumput. Pengusaha mumet, sedangkan masyarakat waswas karena harga-harga terus naik. Warga tidak merasa masih relatif aman dalam kondisi seperti saat ini.

Masyarakat sudah mulai menurunkan pola serta kualitas hidup. Dari beras premium menjadi medium. Lauk-pauk juga dikurangi. Semua hanya agar bisa bertahan hidup.

Sayangnya, respons pemerintah amat klasik. Jawaban pemerintah hanya bisa mengandalkan pada rumusan jumlah pasokan dan permintaan. Pasokan berkurang, tapi permintaan tetap. Dan, pasokan berkurang disebabkan masalah alam, yakni musim kering ekstrem atau El Nino berkepanjangan yang berujung pada panen yang terlambat.

Padahal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) telah mewanti-wanti potensi El Nino dari jauh-jauh hari.

Logika sederhananya, ketika sudah ada peringatan musim kering berkepanjangan, tentu akan berpengaruh terhadap musim panen dan tanam.

Pemerintah sudah sepatutnya mempersiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi El Nino. Beragam upaya antisipasi di dalam negeri diharapkan mampu meminimalkan kekurangan pasokan pangan akibat perubahan iklim.

Namun, fakta yang terjadi tidak demikian. Rakyat menjadi korban kenaikan harga pangan sehingga muncul krisis pasokan. Untuk mengatasinya, pemerintah lagi-lagi melahirkan solusi yang klise, yakni impor.

Laporan BPS pada Desember 2023 mencatat produksi beras diperkirakan sekitar 30,90 juta ton. Capaian itu menurun 645.090 ton atau 2,05% apabila dibandingkan dengan produksi beras pada 2022 yang sebesar 31,54 juta ton.

Anehnya, impor beras pada 2023 mencapai 3,06 juta ton atau naik lebih dari 600% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang lebih aneh, impor gila-gilaan beras sepanjang 2023 ternyata tidak mampu menurunkan harga dan meningkatkan suplai beras bagi masyarakat.

Apa yang terjadi ialah gambaran nyata bahwa pemerintah gagal memitigasi stabilitas harga. Sesuatu yang sudah diketahui, diberikan peringatan sejak jauh hari, ternyata meleset diantisipasi. Sampai kapan kemelesetan seperti ini harus terjadi?



Berita Lainnya
  • asasf

    28/6/2025 19:24

    asfsafasf

  • Jangan Loloskan Calon Titipan

    02/8/2024 05:00

    PANITIA Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah kunci

  • Teladan Netralitas Jangan Omon-Omon

    01/8/2024 05:00

    Namun, seruan Menko Polhukam itu bak membuka kembali lembaran-lembaran pelanggaran yang terjadi pada masa lalu.

  • Hadirkan Keadilan untuk Dini

    31/7/2024 05:00

    VONIS bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban Dini Sera Afrianti beserta keluarga.

  • Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU

    30/7/2024 05:00

    SETELAH menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Mochammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai kemarin.

  • Negara Jangan Kalah Lawan Judol

    29/7/2024 05:00

    SEBARAN racun judi daring atau judi online (judol) kian mengerikan.

  • Rumah Sakit Penilap Duit

    27/7/2024 05:00

    MEMALUKAN, amat memalukan.

  • Pertaruhan Pemberantasan Korupsi

    26/7/2024 05:00

    HARUS tegas dikatakan bahwa tekad bangsa ini untuk memberantas korupsi berada di ambang gawat darurat.

  • Setop Legislasi Transaksional

    25/7/2024 05:00

    PERIODE Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2019-2024 tinggal hitungan bulan lagi.

  • Harta, Takhta, Pilkada

    24/7/2024 05:00

    SEMAKIN dekat pada pemilihan umum, rakyat negeri ini sudah biasa melihat manuver politik yang makin menjadi. Lawan menjadi kawan, begitu pula sebaliknya.

  • Kejaksaan di Puncak Kepercayaan

    23/7/2024 05:00

    ADA pepatah populer bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dari usaha yang keras akan dipanen hasil yang memuaskan.

  • Habis Tapera Terbitlah Asuransi

    22/7/2024 05:00

    FRASA gotong royong kembali dipakai untuk menjadi dalih dan alasan bagi negara untuk mengutip uang dari rakyat.

  • Utak-atik Anggaran Makanan Bergizi

    20/7/2024 05:00

    PROGRAM makan siang gratis merupakan janji politik pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sedari awal membetot perhatian.

  • Wakil Menteri Muluskan Transisi

    19/7/2024 05:00

    PRESIDEN Joko Widodo melantik tiga wakil menteri sekaligus untuk membantu kerja menteri-menteri bidang ekonomi, kemarin.

  • Setop Pilih Pemimpin Korup

    18/7/2024 05:00

    PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) akan digelar serentak pada November mendatang, dari wali kota, bupati, hingga gubernur.

  • Indonesia Darurat Rasuah

    17/7/2024 05:00

    MASYARAKAT Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi