Harga Sawit tidak Perlu Tinggi

Harga tinggi tidak akan signifikan membantu petani jika produktivitas yang dihasilkan masih rendah. Pasalnya, biaya yang mesti dikeluarkan untuk proses produksi juga terhitung besar sehingga margin yang didapat tidak akan bergerak banyak.

Eks HTI Dukung Prabowo, Bukti Cari Perlindungan

Ulama kharismatik ini mengapresiasi pemerintahan Joko Widodo yang telah melarang HTI. Ia juga meminta Prabowo yang berkontestasi di Pilpres 2019 tidak berkompromi dengan HTI yang saat ini kadernya semua merapat di kubu Paslon 02 tersebut.

5 WNA di Solo yang Masuk DPT Langsung Diberi Kode TMS

Dengan diberi kode TMS, lima orang asing itu tidak mungkin mengikuti coblosan Pemilu pada 17 April mendatang.

3 Negara Produsen Karet Sepakat Batasi Ekspor 240 Ribu Ton

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa tiga negara produsen karet sepakat untuk membatasi ekspor karet sebesar 240 ribu ton.

Kasus Andi Arief tak Dilanjutkan ke Penyidikan

Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief (AA) tidak terlibat jaringan narkoba. Untuk itu perkaranya dihentikan oleh penyidik.

Target Penumpang LRT tidak Logis

Target penumpang LRT Jakarta rute Velodrome-Kelapa Gading diketahui sebanyak 14.255 penumpang per hari. Menurut Ruslan, target penumpang LRT terlalu tinggi lantaran rute LRT yang akan beroparsi terlalu pendek hanga 5,8 km.

Andi Arief: Mahfud MD Jangan 'Asbun'

Andi Arief meminta Mahfud tak asal berkomentar soal dirinya yang terjerat kasus narkoba.

Ketua DPRD DKI: Proses Pemilihan Wagub DKI Masih Panjang

Menurut Prasetio, mustahil untuk segera mungkin dilakukan rapat paripurna lantaran masih ada beberapa tahap yang menurutnya harus dilalui.

Polisi Ungkap Perempuan yang Bersama Andi Arief

Kadiv Humas Polri Irjen Muhamad Iqbal mengungkap perempuan tersebut nyatanya mantan mahasiswa.

Divonis 4 Tahun Penjara, Eddy Sindoro Terima

Hakim memvonis Eddy Sindoro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

TKN Laporkan Video Fitnah Terhadap Jokowi-Amin ke Polisi

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan, datang ke Bareskrim untuk membuat laporan resmi terkait video dan audio yang berisikan fitnah kepada Jokowi-Amin.

TKN: Kubu Sebelah tidak Paham Esensi Kartu Prakerja

TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin menilai adanya upaya dari kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengaburkan tujuan baik dari program Kartu Prakerja  yang akan digulirkan Presiden Jokowi.

Kejaksaan Sosialisasi Pengawalan dan Pemanfaatan Dana Desa

Pelbagai praktik penyimpangan dalam pendistribusian dana desa, serta minimnya pemahaman para kepala desa mengenai prinsip pertanggungjawaban keuangan, berpotensi menimbulkan konflik dan permasalahan hukum di tengah masyarakat.

Romo Magnis: Pemilihan Umum Bukan Perang

Penggunaan kata perang yang dirasa tidak cocok, menurutnya bisa menimbulkan rasa kebencian di kalangan masyarakat maupun peserta pemilu.

Soal Proses Wagub DKI, PKS Optimistis 2 Pekan Bisa Selesai

PKS yakin hampir semua fraksi-fraksi DPRD DKI menginginkan Wagub DKI cepat terpilih.

30% CPO Diproyeksikan untuk Kebutuhan Energi Dalam Negeri

MBI menargetkan pada 2025 sebanyak 30% produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) Indonesia dapat masuk ke sektor energi di dalam negeri. Saat ini, serapan yang terealisasi baru sebesar 8%.

PKS Yakin DPRD tak Berniat Menjegal Pemilihan Wagub DKI

PKS menyambut positif proses perkembangan penentuan cawagub yang kini tinggal menunggu gelaran sidang paripurna DPRD DKI, meski terbuka potensi adanya manuver.

Hingga Pekan Depan, Potensi Hujan Masih Tinggi

BMKG memantau potensi hujan masih tinggi sepekan ke depan di sejumlah wilayah meski sudah mulai memasuki awal musim kemarau.

Ini Hasil Pengundian Zonasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu

Paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapatkan zona B. Sedangkan, paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapatkan zona A.

Penyelesaian RUU Butuh Political Will Pemerintah

Rancangan Undang- Undang (RUU) membutuhkan political will dari pemerintah, sebab DPR RI tidak bisa mengesahkan RUU sendiri. DPR RI dan pemerintah harus membahas dan mengesahkan RUU secara bersamaan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka