Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin, menegaskan pihaknya tidak akan menerima jika ada alasan DPRD DKI untuk menunda sidang paripurna atas pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI. Pihaknya menyambut positif proses perkembangan penentuan cawagub yang kini tinggal menunggu gelaran sidang paripurna DPRD DKI, meski terbuka potensi adanya manuver.
"Kami berpikiran positif dan memandang DPRD DKI akan mengedepankan kepentingan warga Jakarta. Karena itu, kami yakin tidak ada upaya penundaan sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak di Jakarta," kata Suhud, di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga: Anies Minta DPRD Segera Proses Nama Cawagub DKI
Pemilihan Wagub DKI antara Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu tinggal selangkah lagi, yakni menunggu sidang paripurna dewan untuk musyawarah atau voting menentukan kandidat terpilih.
Meskipun tinggal selangkah, bukan berarti prosesnya bakal mulus.Sebab, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menyebutkan, paripurna nanti belum tentu langsung menghasilkan keputusan terpilihnya DKI 2. Terlebih, hingga kini masih ada fraksi di dewan yang menyuarakan sosok lain.
Menyikapi hal itu, Suhud mengatakan, pihaknya sudah mengikuti mekanisme yang berlaku terkait penentuan wagub, dan DPRD DKI tidak memiliki alasan lagi untuk mengulur waktu paripurna. PKS juga telah menyiapkan skenario terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi.
"Kami kira tidak ada alasan bagi DPRD DKI untuk menunda paripurna pemilihan Wagub DKI pengganti Pak Sandiaga Uno, karena masalah ini sudah tertunda lama dan mengganggu kinerja pelayanan Pemda DKI," desak Suhud.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo, mengaku pihaknya optimistis bahwa proses di DPRD bakal berjalan mulus. Sebab, Gerindra turut berperan meloloskan rekomendasi yang telah disepakati bersama.
Menurut dia, komunikasi antar legislator PKS-Gerindra, meskipun mengalami dinamika, tapi sinergitas keduanya turut membantu meyakinkan fraksi-fraksi di dewan agar sidang paripurna dapat berjalan memenuhi kuorum dan menentukan Wagub DKI secara musyawarah maupun voting.
"Sebagai partai pengusung, PKS dan Gerindra yakin dan optimistis bahwa proses penetapan wagub akan berjalan lancar meskipun ada dinamika," kata Syakir.
Baca juga: Surat Cawagub DKI Jakarta Segera Diteruskan ke Bamus
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, juga menyampaikan pendapat serupa. DPRD DKI pasti bakal menggelar sidang paripurna dalam waktu dekat dan proses pemilihan bisa segera terlaksana. Sebab selain fraksi, dua kandidat juga berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan seluruh fraksi.
"Ini tinggal menunggu kemauan politik saja untuk menggelar sidang paripurna dan memilih wagub. Saya kira prosesnya harus bisa terlaksana tidak lebih dari dua hari," kata Suhaimi. (OL-6)
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan terdapat dorongan kepada presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto,
M. Thaher Hanubun - C. Viali Rahantoknam, kantongi dukungan 3 partai maju Pilbup Maluku Tenggara
BAKAL calon gubernur (bacagub) dari Partai NasDem, Ilham Akbar Habibie, optimis akan terus mendapat dukungan untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat.
CALON kepala daerah (cakada) dari Indonesia Timur menerima Surat Keputusan (SK) dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, (26/7/2024).
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Survei Indikator Politik Indonesia mencatat bahwa Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman belum mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved