Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah. Mulai 1 Juli 2024 mendatang, implementasi NIK sebagai NPWP akan berlaku sepenuhnya.
Proses pemadanan NIK dan NPWP sudah dimulai sejak Juli 2022, dengan proses implementasi dilakukan secara bertahap. Pemadanan kedua nomor identitas itu untuk mewujudkan sistem Single Identity Number (SIN), yang diharapkan mampu menunjang efisiensi serta efektivitas dari pelayanan administrasi pajak.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, per 16 Mei 2024 jumlah NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP mencapai 73.200.000 atau 99% dari total 73.892.000 wajib pajak orang pribadi.
Ada sejumlah manfaat dari pemadanan ini, antara lain dapat mendukung kemudahan dalam mengurus administrasi perpajakan, juga terciptanya efisiensi pelayanan publik sekaligus perlindungan keamanan data.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Pasalnya, sejumlah sanksi dan risiko menanti apabila imbauan tersebut tidak diindahkan. Seperti terblokirnya layanan perpajakan dan akses terhadap berbagai bantuan dari pemerintah dan swasta maupun layanan-layanan administrasi lain yang memerlukan NIK dan NPWP sebagai salah satu syarat.
Program Studi Manajemen Pajak UKI melayani warga UKI dan masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan melalui pemadanan NIK dengan NPWP.
Disdukcapil pastikan program penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) tidak mempengaruhi data pemilih pada Pilkada Jakarta
PEMERINTAH akan terus memperbaiki data hingga penyaluran bantuan sosial untuk menekan kesalahan. Penggunaan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) juga akan diperkuat
PEMILIK rumah di DKI Jakarta senilai di bawah Rp2 miliar harus memutakhirkan nomor induk kependudukan (NIK) bila ingin mendapatkan pembebasan 100% PBB P2.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merubah aturan pembebasan pajak bumi bangunan (PBB) bagi hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved