Azyumardi Azra Berpolitik dengan Hati Nurani dan Akal Sehat

BERBAGAI isu diembuskan guna meraih dukungan dan menjatuhkan lawan yang pada akhirnya menimbulkan polarisasi masyarakat yang menurut sebagian pihak benihnya sudah lahir sejah Pemilu 2014. Bagaimana masyarakat dan elite politik harus bersikap?

Akankah perseteruan yang melelahkan tersebut selesai pada 17 April mendatang? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra, di kediamanannya di kawasan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, pada Selasa (26/2) berikut ini:

Menjelang pemungutan suara pada 17 April nanti, ditambah debat pilpres sudah dilakukan sebanyak 2 kali. Bagaimana Anda melihat kondisi masyarakat, apakah semakin memanas atau justru semakin adem karena visi misi kedua pasangan semakin menemukan kejelasan?

Sebetulnya kalau dibilang memanas ya ada juga, cuma memanas itu lebih terbatas pada media sosial. Tapi kalau di dalam masyarakat sendiri secara umum, sebetulnya biasa-biasa saja. Jadi kalau pun ada peningkatan eskalasi, mungkin hanya bersifat kasuistik, misalnya seperti kasus 3 perempuan yang door to door menyebarkan berita yang tidak benar. Paling hal-hal seperti itu peningkatan eskalasi di media sosial kalau dalam hal yang lain secara umum biasa-biasa saja. Jadi tidak terjadi meningkatnya suhu ketegangan politik dalam skala luas.

Apa yang menjadi pembeda dengan pemilu di masa lalu?

Saya kira karena pemilu kita saat ini, pilpres dan juga pileg, berbeda dengan masa lalu, di mana tidak terjadi mobilisasi massa secara fisik dalam skala yang besar. Memang beberapa hari yang lalu terjadi mobilisasi massa di Sentul sebanyak 30 ribu-40 ribu orang yang dilakukan capres 01, tapi lokasi atau wilayah yang terjadi mobilisasi massa itu juga terbatas, tetapi jelas untuk kepentingan politik. Aksi-aksi yang mereka lakukan juga biasa-biasa saja tidak menimbulkan eskalasi peningkatan suhu politik dalam skala luas, kecuali memang ada ekses-eksesnya, misalnya jurnalis ada yang dipukuli, intimidasi, dan persekusi dan lain-lain. Memang masih ada pihak-pihak yang memanfaatkan sentimen agama untuk mobilisasi massa.

Kasus-kasus yang terjadi di masa kini sudah bisa cepat ditangani?

Iya. Saya kira kita sangat terbantu, karena ketika ada kasus-kasus yang sebetulnya potensial bisa meningkatkan ketegangan, tapi bisa diatasi dengan cepat oleh polisi seperti kasus tiga perempuan di Karawang cepat ditangani polisi sehingga tidak berlarut-larut, saya kira ini bagus kerawanan segera diatasi polisi.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa isu-isu politik yang dibahas masih bersifat receh seperti agama, identitas, dan lainnya, belum menyetuh substansi masalah kenegaraan itu sendiri. Bagaimana pendapat Anda?

Memang ada baik dari kandidat sendiri maupun pendukungnya yang getol mengangkat isu-isu berbau SARA, yang mengangkat politik identitas terutama terkait dengan agama. Upaya-upaya seperti itu masih ada, sehingga kemudian pembicaraan-pembicaraan atau kampanye yang bersifat substantif dan programatis juga tidak jelas. Kalaupun ada kampanye lebih bersifat normatif tapi kemudian bagaimana cara mengatasi keadaan itu tidak jelas, khususnya kalau kita lihat penantang paslon 02, kebanyakan menghabiskan waktunya dengan mengkritik sana-sini walaupun sering tidak didukung fakta yang akurat.

Apa akibatnya jika terdapat argumen dengan data yang tidak akurat?

Kalau kita mengeluarkan argumen dengan data yang tidak akurat, saya kira jalan keluar yang ditawarkan juga tidak akurat karena analisisnya pada data yang tak akurat. Jadi masih bersifat reaksioner dalam menanggapi hal-hal yang menurut mereka tidak dicapai oleh petahana tetapi tidak megeluarkan solusi yang jelas, terutama solusi tentang bagaimana cara mengerjakannya, banyak bicara mengenai what tapi what-nya tidak akurat tapi how-nya cara meng­atasinya tidak pernah ada. Ini masalah masih mutar-mutar disitu.

Anda pernah bilang kalau politik identitas itu tidak laku di Indonesia. Bagaimana penjelasannya?

Memang politik identitas atas nama agama, etnik, kelompok, antargolongan tidak laku di Indonesia.

Jadi banyak juga isu yang tidak bisa tergarap?

Jadi isu agama tidak bisa, begitu juga isu suku walaupun Indonesia terdiri dari banyak suku tetapi sukuisme itu tidak laku dalam politik, apalagi di Indonesia tidak ada partai berbasis etnik, misalnya partai Jawa, partai Sunda, partai Minang kan tidak ada, semuanya berasaskan nasionalis begitu juga misalnya politik identitas atas nama ekonomi, di Indonesia memang masih ada orang miskin tapi kemudian tidak bisa kemiskinan itu dieksploitasi sepenuhnya dalam perilaku politik. Oleh karena itu, politik identitas terutama dengan mangangkat isu SARA tidak laku di Indonesia, karena terkait juga menurut saya pertama ialah watak agama terutama Islam, Islam Indonesia itu Islam wassatiyah, yaitu Islam yang moderat, inklusif, bukan Islam yang garis keras, ekstrem.

Terkait dengan kampanye hitam, hal itu sering terjadi menjelang pemilu. Dulu ada kasus Obor Rakyat, sekarang yang terakhir ada kasus tiga ibu-ibu di Karawang. Bagaimana Anda melihat fenomena itu? Apakah memang masyarakat tidak belajar dari pengalaman? atau memang mereka telanjur dijadikan alat berpolitik?

Memang di kalangan masyarakat ada orang-orang seperti itu, tidak menggunakan nalarnya. Saya pernah menulis tentang politik yang tidak punya nalar. Jadi orang-orang yang tidak pakai akal sehatnya, termasuk juga di kalangan terpelajar seperti di kampus, dosen-dosen misalnya ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar, atau mungkin tokoh-tokoh politik yang kecewa karena pengalaman politik tertentu atau pernah diberhentikan dari jabatan, kemudian ikut menyebarkan berita-berita yang tidak akurat.

Jadi mereka tahu persis apa yang mereka lakukan beserta tujuannya?

Jadi orang-orang yang menyebarkan fitnah seperti itu, sebenarnya mereka bukan tidak tahu bahwa apa yang disebarkan itu ialah hoaks tapi memang tujuannya ingin mencapai tujuan-tujuan yang tidak baik, misalnya tujuan tidak hanya memfitnah calon lain tapi juga mendeligitimasi calon yang lain, mendiskreditkan calon itu sehingga kemudian calon itu berkurang dukungan dan proses deligitimasi itu dilakukan bukan hanya calon tertentu, melainkan juga untuk lembaga penyelenggara pemilu.

Bisakah hari-hari rawan itu diprediksi?

Kita tidak tahu pasti sehari atau dua hari sebelum pemungutan suara itu mungkin saja ada hoaks lagi. Cara satu-satunya memang aparat penegak hukum harus bertindak cepat karena kalau itu menyebar dan dianggap sebuah kebenaran maka bisa membuat pemilu itu kehilangan legitimasi atau keabsahannya, ini harus diperhatikan kepolisian, KPU, dan Bawaslu karena bukan tidak mungkin kegagalan hoaks yang diciptakan soal tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos muncul lagi menjelang pemungutan atau hari setelahnya.

Kita berharap masyarakat tidak terpolarisasi tapi kenyataannya kan seperti itu. Sejak Pilpres 2014, lanjut pada pilgub DKI hingga sekarang masih seperti itu. Apakah polarisasi ini akan selesai pada 17 April nanti?

Saya kira, kalau yang kita harap bahwa sebetulnya pada hari pemungutan suara 17 April atau menjelang itu, seperti yang kita lihat pada pilpres sebelumnya, seperti 2004, 2009, dan 2014 saya optimistis tidak ada alasan yang bisa dijadikan alasan khawatir untuk kemudian terjadi kekerasan di antara massa pendukung. Memang ada polarisasi, terutama mengerasnya di kalangan orang-orang die hard atau pendukung mati-matian dari calon masing-masing. Mungkin juga ada yang berpendapat memainkan politik bumi hangus, bisa saja ada oknum-oknum seperti itu, tapi saya kira polarisasi itu akan ada dan meningkatkan menjelang hari pemungutan suara dan setelah hari pemungutan, kalau misalnya salah satu pasangan itu menggugat ke MK kalau selisih suaranya 1%-3% mungkin mereka menggugat ke MK dan polarisasi itu akan bertahan.

Lalu apa saran Anda bagi masyarakat agar tetap berpikir jernih di masa-masa seperti ini apalagi masa kampanye juga cukup lama sekitar 6 bulan ditambah arus media sosial yang semakin deras?

Gejala yang kita lihat di masyarakat sekarang, cukup baik, dalam pengertian kalau ada hal-hal yang beredar di media sosial dan tidak benar seperti berupa hoaks, fitnah, provokasi dan lain sebagainya itu, berbagai kelompok masyarakat yang memantau media sosial yang memang bertekad dan berusaha agar hoaks itu tidak menyebar saya kira ini memberikan gambaran yang positif. Jadi sekarang ini cepat reaksi dari masyarakat dan juga cepat reaksi dari lembaga yang berwenang dalam hal ini kepolisian dan Kominfo dalam melakukan tindakan, memang masih ada juga beredar hoaks-hoaks yang mungkin dalam kadar yang lebih rendah.

Tapi masyarakat kita sudah semakin pintar bukan?

Ya benar, masyarakat kita semakin sadar berita-berita ataupun selebaran-selebaran di media sosial itu tidak benar. Masyarakat kita semakin pintar dan cermat dalam menanggapi hal-hal semacam itu, sehingga kemudian walaupun masih ada materi-materi berupa hoaks yang beredar tapi saya kira pengaruhnya semakin berkurang tapi masyarakat kita juga jangan sampai lengah.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh para elite politik kita agar semakin mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik bukan justru menyesatkan?

Para politikus termasuk juga orang-orang terpelajar yang suka mengedarkan hoaks juga, harus kembali kepada prinsip-prinsip seperti prinsip etika, prinsip moral, tanggung jawab terhadap publik janganlah menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Saya juga melihat di media sosial ada kelompok-kelompok orang terpelajar, ada doktor maupun profesor banyak ikut yang menyebarkan berita yang tidak benar, walaupun kadarnya tidak seperti kasus tiga ibu-ibu itu tapi banyak sekali kerancuan, opini yang memutarbalikan fakta, itu banyak dilakukan oleh orang-orang terpelajar. Jadi saya kira orang-orang terpelajar ini hendaklah kembali ke hati nuraninya.

Menurut Anda, apa yang mendasari para kaum intelektual turut bermain kotor seperti itu? Apa karena sudah hilang hati nuraninya ?

Saya kira mungkin karena sentimen-sentimen politik yang tidak didasarkan pada rasionalitas. Jadi sentimen politik yang lebih didasarkan pada emosi yang terkait dengan identitas politik, dan munculnya politik identitas dalam diri mereka karena mereka dengan mudah terpengaruh isu-isu yang sebetulnya tidak benar, misalnya isu PKI, isu asing aseng, maka kemudian mereka menerima. Meskipun mereka kalangan terpelajar tanpa pikiran yang kritis maka akan menerima saja. Banyak orang terpelajar itu percaya saja tanpa mengkaji lagi atau memikirkannya secara kritis yang kemudian hal itu menimbulkan sikap politik yang antipati dengan calon yang lain.

Sebagai seorang cendekiawan muslim, bagaimana pendapat Anda terhadap konsep Islam Nusantara?

Sebetulnya kalau di Indonesia konsep umumnya ya Islam wasatiy­yah itu atau Islam Jalan Tengah, Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. Islam wassatiyah itu di Indonesia terealisasi dalam bentuk bermacam-macam, yang paling besar ialah Islam Nusantara. Islam Nusantara itu terutama identik dengan NU. Selain itu, ada Islam Berkemajuan itu identik dengan Muhammadiyah, di samping itu ada juga yang lain juga ada Islam yang dipegang Persis, Nahdlatul Wathan, Mathla ul Anwar, semua ini ialah Islam wasatiyyah. Hal itu sudah dipraktikkan lama, mungkin sudah seabad terakhir.  (M-4)