Jalan Berliku Sejarah Tionghoa di Indonesia

Sejarah panjang keberadaan bangsa Tionghoa di Indonesia hingga saat ini kerap mengalami diskriminasi. Posisi mereka di strata menengah kelas sosial kerap dihadapkan secara politik dan ekonomi dengan warga pribumi hingga membuahkan konflik yang bernuansa rasisme.

KENDATI kerap diperlakukan tidak adil, harus diakui peran masyarakat Tionghoa dalam membangun perekonomian di Indonesia sangat besar. Tidak hanya itu, mereka juga terlibat dalam menyokong stabilitas politik di Indonesia.

Melalui penelitian ilmiah, Justian Suhandinata mencoba memaparkan kondisi tersebut dalam bukunya WNI keturunan Tionghoa dalam Stabilitas Ekonomi dan Politik Indonesia cetakan ketiga Desember 2018.

Berisi 434 halaman, bagian pertama buku ini memuat komentar para sahabat dan tokoh nasional tentang etnik Tionghoa di Indonesia, antara lain mantan Wakil Presiden RI periode 1993-1998 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Menko Bidang Perekonomian RI periode 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan mantan Menaker Cosmas Batubara. Pada halaman tiga dalam kolom komentar tertera kesalahan penulisan cukup fatal yang menyebut Prof Dr Juwono Sudarsono sebagai mantan Menteri Pertahanan RI dari 2004 hingga sekarang.

Dari bagian pertama, penulis mengungkit luka etnik yang tidak terlupakan bagi kaum Tionghoa, yakni peristiwa kerusuhan Mei 1998. Ketika itu, terjadi penjarahan, pembakaran hunian dan tempat bisnis orang Tionghoa, hingga pemerkosaan perempuan Tionghoa di sejumlah daerah.

Kerusuhan yang menumpang gerakan reformasi 1998 itu mendorong ribuan warga Indonesia keturunan Tionghoa di Jakarta melarikan diri ke berbagai daerah dan ada pula yang ke luar negeri. Trauma masih membekas pada etnik ini. Kisah memilukan Mei 1998 ini diulang beberapa kali pada beberapa bagian buku, seolah menolak lupa pada sejarah ketidakadilan yang dialami warga yang kerap disebut Cina.

Penulis juga menyajikan fakta sejarah kehadiran etnik Tionghoa di bumi pertiwi dari zaman prakolonial, yakni sebagai mitra dagang Belanda sejak awal berdirinya perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Sebagai mitra, hubungan Tiongkok-Belanda tidak selalu mulus. Bahkan, pembunuhan massal pada etnik Tionghoa, disinggung penulis, pernah dilakukan di masa kolonial pada 1740 di Batavia (sekarang Jakarta). Setelah itu, Belanda memberlakukan pemisahan ras secara resmi, membatasi mobilitas fisik warga keturunan Tionghoa melalui sistem Ghetto. Aturan ini baru dicabut pada 1905.

Diceritakan penulis, bagaimana warga keturunan Tionghoa itu mengambil peranan penting membantu perjuangan kaum pribumi dalam perlawanannya pada Hindia Belanda. Peranan penting itu berlanjut pada perjuangan mendapatkan kemerdekaan saat pendudukan oleh tentara Jepang. Namun demikian, kaum Tionghoa kerap dijadikan kambing hitam dan dipersalahkan dalam berbagai kerusuhan dan perbedaan kelompok politik yang ada.

Sering kali muncul sentimen anti-Cina untuk membenturkan kaum pribumi dengan etnik ini. Pada gilirannya, fenomena itu makin memojokkan etnik Tionghoa, terutama karena seolah mereka tinggal menumpang di tanah pribumi, tetapi memiliki kuasa ekonomi dan punya akses terhadap penguasa. Berbagai upaya memprovokasi kecemburuan sosial dari kaum pribumi pada warga keturunan Tionghoa kerap dilakukan untuk kepentingan politik.

Di sisi lain, muncul berbagai stereotip pada warga keturunan Tionghoa, seperti mereka eksklusif, tinggal mengelompok, dan sulit membaur dengan warga lokal. Stereotip dari warga keturunan pada kaum pribumi juga muncul untuk mendeskripsikan seperti warga pribumi bukan pekerja keras. Kondisi ini makin memisahkan dua etnik yang berbeda, pribumi dan Tionghoa. Kondisi diskriminasi pada etnik Tionghoa berlanjut hingga zaman Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan pada Orde Baru di masa kepemimpinan Soeharto. Contohnya, kaum Tionghoa tidak mudah menduduki jabatan tertentu di pemerintahan.

Era Gus Dur

Keberpihakan pada etnik Tionghoa ditunjukkan mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sejak saat itu, etnik Tionghoa bebas berekspresi dengan kebudayaannya, boleh berbicara dalam bahasa Mandarin, dan bisa menjabat di pemerintahan. Bahkan, sejak era Gus Dur hingga sekarang, jabatan sejumlah menteri dipegang warga keturunan Tionghoa. Namun demikian, kerusuhan berbau rasisme yang mendiskreditkan etnik Tionghoa masih kerap terjadi. Seolah masih ada dendam budaya antara pribumi dan Tionghoa.

Penulis juga membuat studi perbandingan dengan konflik antaretnik Tionghoa dan etnik Melayu yang pernah terjadi di Malaysia. Konflik serupa juga terjadi di Indonesia dengan warga pribumi. Namun, pemerintah Malaysia membuat langkah dan kebijakan taktis sehingga konflik surut dan tidak terulang lagi.

Selain mengkritik berbagai kebijakan pemerintah dan budaya yang ada, di bagian akhir buku ini, penulis juga menyampaikan beberapa saran untuk mengikis konflik antaretnik yang kerap muncul. Di antaranya upaya membaur dan saling menyayangi antaretnik, menghapus luka sejarah dari ingatan kolektif, mendorong etnik Tionghoa masuk ke ranah politik, dan tidak hanya aktif pada aktivitas membangun ekonomi. Penulis juga berupaya menunjukkan sisi positif etnik Tionghoa seperti membawa sikap profesionalisme.

Keseluruhan buku ini sebenarnya hanya memuat lima bab. Ditulis persis menyerupai penulisan skripsi maupun tesis. Menyertakan dari pendahuluan, tinjauan literatur, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Hal yang menambah buku ini bertambah tebal karena penulis mencantumkan begitu banyak literatur, bibliografi, lampiran berupa Undang-Undang Kewarganegaraan No 12/2006, dan daftar riwayat hidupnya yang begitu panjang. Bagi Anda yang menginginkan bacaan serius, ilmiah, dan komprehensif, tentang studi etnik, buku ini bisa menjadi pilihan. Etnik Tionghoa, disebut penulis masih dilekati citra buruk yang seolah tidak pernah berakhir. (Tosiani/TS)

Judul buku: WNI Keturunan Tionghoa dalam stabilitas ekonomi dan politik Indonesia

Penulis: DR IR Justian Suhandinata SE

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Terbit: Desember 2018

Jumlah halaman: 434