Burhanuddin Muhtadi Harga Mahal dari Kampanye Emosional

SUDAH hampir dua bulan kampanye Pilpres 2019 berlangsung. Sayang, bentuk kampanye yang digunakan tidak selalu seperti yang dideklarasikan di awal penetapan dua pasangan capres-cawapres di KPU, yakni kampanye damai.

Lalu bagaimana dampaknya pada kebangsaan kita jika kampanye model ini berlanjut dan apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas? Berikut petikan wawancara Media Indonesia dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi di kantornya di Jakarta, Rabu (14/11).

Bagaimana Anda melihat strategi kampanye dari kedua pasangan capres-cawapres sejauh ini?

Kampanye yang masih terjebak kepada narasi yang bersifat emosional, terutama kalau kita kaji dari sisi Prabowo Subianto, yang dikemukakan masih pada isu-isu yang sulit di-tracking data objektifknya. Sementara itu, kubu lainnya seperti meladeni genderang yang ditabuh tadi. Narasi yang disajikan jauh dari hal ideal yang terkait dengan publik, misalnya, isu-isu yang kita (publik) butuhkan jarang terdengar, justru isu-isu yang remeh-temeh, tidak bermutu.

Yang saya sayangkan, sepertinya kubu Jokowi melayani debat kusir yang tidak perlu. Jokowi sudah empat tahun lebih menjadi presiden dan menurut saya ini kesempatan emas untuk menyajikan apa yang sudah dilakukan. Kelebihan petahana ialah memiliki rekam jejak yang bisa diukur dan diuji. Prabowo dan timnya tidak mau masuk ke hal seperti itu, malah ingin terlibat pada hal-hal yang tidak substansial, misalnya, saat ditanya soal data itu selalu tidak berdasarkan pada hal-hal yang bersifat objektif, tetapi data yang bersifat emosional dan ini kebetulan ketemu resonansinya dengan era pascakebenaran (post truth). Ini sebenarnya tidak khas Indonesia.

Jadi, kalau ditarik secara global, fenomena post truth itu sudah merasuki dan meracuni dunia, terutama setelah kemenangan Brexit, disusul kemenangan Donald Trump, dan yang terakhir ialah kemenangan Presiden Brasil yang baru Jair Bolsonaro, dan sepertinya kubu Prabowo ingin meng-copy paste hal-hal yang sifatnya emotional truth, bukan objective truth.

Apa itu emotional truth? yaitu suatu kebenaran yang tidak bisa di-recheck secara objektif, tetapi yang dituju ialah menaikkan loyalitas dan emosionalitas pendukungnya. Mungkin kubu Jokowi merasa kalau tidak membalasnya, dikhawatirkan serangan-serangan yang dilempar itu dibeli oleh masyarakat. Sesekali boleh meladeni hal-hal yang tidak substansial, tetapi kalau sudah masuk ajang kampanye, saatnya Jokowi menciptakan irama permainan sendiri.

Jadi, tidak ada perbedaan yang mendasar dengan kampanye Pemilu 2014 dengan saat ini?

Betul. Bahkan, dosisnya jauh lebih dalam dan lebih merusak sekarang ketimbang 2014. Di 2014, kita masih mendapatkan perdebatan program kerja antara kedua kubu. Di 2014, isu obor rakyat yang dikirim ke jutaan pesantren dan institusi Islam di kampung-kampung itu terjadi beberapa bulan jelang pilpres. Namun, kalau kita lihat ekshalasi politik yang kita saksikan menjelang 2019, itu sudah terjadi jauh-jauh hari, bahkan sebelum masa kampanye. Sepertinya ekshalasi itu mencapai momentumnya karena keberhasilan politik identitas dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta dan dicoba ditransplantasi ke tingkat nasional.

Lalu, yang ingin saya tekankan, terpilihnya Kiai Ma'ruf Amin sebagai cawapres tidak mampu mengerem laju penggunaan isu-isu zaman batu (agama, ras, dan komunisme) yang direproduksi. Ini yang menurut saya harus disadari kedua belah kubu.

Prabowo harus berhenti menggunakan isu-isu politik identitas yang terlalu massif karena terlalu mahal harganya. Yang terjadi bukan hanya soal menang-kalah bagi kedua belah pasangan, tetapi nasib dan kemajemukan bangsa ini yang dipertaruhkan. Jadi, sebenarnya ada ruang yang masih bisa dipakai tim Prabowo untuk menembak incumbent, tetapi yang saya heran, mereka sepertinya kurang tertarik untuk menggunakan isu teknokratik. Dugaan saya karena kedua belah pasangan narasi besarnya sama dari sisi program, jadi isunya pemerataan pembangunan, mengatasi ketimpangan sosial, mmberdayakan kelas menengah bawah, menangani kemiskinan. Saat isunya sama, sepertinya tim Prabowo kehabisan amunisi untuk menembak isu-isu besar itu.

Apa dampaknya jika kedua pasangan terus-terusan saling membalas?

Ketika kedua kubu saling serang, saling menjatuhkan, kalau kita mengacu pengalaman Amerika Serikat dan pilpres yang terakhir di Brasil, yang terjadi ialah berkurangnya tingkat partisipasi. Jadi, pemilih rasional merasa kurang terfasilitasi oleh debat Pilpres yang tidak bermutu, dan akhirnya pemilih rasional cenderung menjadi golput. Ketika perang elektoral ditarik bukan pada siapa yang terbaik, tetapi siapa yang lebih buruk, akibatnya ialah capres yang memiliki pemilih loyal yang akan memenangkan pemilu. Hal itu yang terjadi di Amerika Serikat, Donald Trump dalam berkampanye mengatakan, "Saya bukan capres yang terbaik, tapi Hillary Clinton lebih buruk." kampanye yang dia lakukan ialah melucuti kredibilitas seorang Hillary Clinton meskipun dengan hoaks.

Di Indonesia, ujungnya, jika politik identitas bisa memenangkan calon pejabat publik, akan berdampak pada calon pejabat publik lainnya. Mereka memakai cara jalan pintas tadi, tidak menawarkan program yang kredibel karena ada cara yang mudah dan meriah. Kita akhirnya lupa bahwa pemilu bukan hanya ajang pemenangan secara elektoral, pemilu itu ada fungsi pendidikan moralnya, fungsi pendidikan pemilihnya. Sudah terjadi di beberapa tempat, seperti kemarin Pilkada 2018 itu yang terjadi ialah perang saleh-salehan.

Dampak kedua ialah naiknya intoleransi, data yang saya buat selama tiga tahun terakhir, bahkan kalau ditarik lebih jauh ke data 2010 menunjukkan politik identitas berhasil menaikkan intoleransi. Semakin banyak orang keberatan dengan nonmuslim untuk melakukan ritual dan kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggal orang Islam. Yang kedua juga meningkatkan intoleransi politik, semakin banyak orang Islam yang keberatan nonmuslim memegang jabatan-jabatan politik. Ini ialah alarm. Dalam demokrasi, harusnya semua orang punya hak-hak politik yang sama. Ketika kenaikan ini menjadi siginifikan, tentu menjadi semacam wake up call bagi keindonesiaan kita karena Indonesia dibangun atas nama kebersamaan.

Menurut Anda mengapa di era modern, pendidikan tinggi, mobilitas, serta teknologi canggih, tetapi politik primordial masih laris?

Kalau kita lihat secara global, fenomena identitas ini memang terjadi di mana-mana, bahkan di Prancis, Macron hampir kalah dari pesaingnya yang juga memanfaatkan cara serupa. Jadi, ini fenomena global.

Ketika politik identitas itu dimainkan secara terus-menerus, orang lupa bahwa politik identitas di Indonesia itu pasti ada limitasinya. Saya pernah menulis paper yang saya presentasikan di Oxford University beberapa waktu lalu, yang judulnya Ethnic and Religious Sentiment in Subnational Relation in Indonesia. Dari data tersebut, clear bahwa politik identitas itu sudah bekerja sebelum Pilkada DKI Jakarta, jadi bullshit buat mereka yang mengatakan bahwa politik identitas bermula dari Pilkada DKI Jakarta. Polanya ialah politik identitas, tetapi di tingkat nasional memang belum pernah menjadi siginifikan.

Namun, (elite politik) justru memanfaatkan, ini yang saya sedih mengapa elite tidak melakukan proses pendidikan politik yang bermutu kepada pemilih. Saya tahu soal politik hanya mengenal dua kata, yaitu menang atau kalah. Namun, ada yang jauh lebih penting, yaitu menjaga kebinekaan dan kemajemukan bangsa ini dan elite politik punya tanggung jawab moral untuk menjaga kemajemukan bangsa. Saya tahu isu politik identitas ini sah secara demokratis, bahkan dalam perilaku pemilih ini masuk dalam model sosiologis. Boleh orang memilih atas latar belakang kesamaan primordial, tidak ada salahnya, tetapi bukan berarti boleh menggunakan itu dan mengeksploitasinya. Jadi, kita berharap, kedua belah kubu untuk masuk ke pertarungan yang lebih berkualitas, yaitu menggunakan pendekatan rational choice.

Apa yang bisa dilakukan rakyat untuk menuntut kampanye berkualitas?

Kalau kedua belah kubu tidak melakukan kampanye damai, sebaiknya masyarakat memberikan ultimatum dengan cara melakukan peringatan keras kepada kedua belah kubu untuk menghentikan agar tidak memancing emosi massa. Caranya banyak, jangan pesimistis karena kita punya banyak NGO, ormas, media, yang bisa menyampaikan aspirasi kampanye yang lebih berbobot dan segera merubah tone kampanyenya.

Dalam pidatonya di peringatan PD 1 beberapa hari lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bahwa dengan kondisi dunia sekarang ini, sikap nasionalisme justru ialah pengkhianatan bagi sikap patriotisme. Bagaimana Anda melihatnya?

Begini, konteksnya mengalami perubahan drastis, terutama sejak globalisasi. Semakin mempunyai dampak terhadap relasi antarmanusia dan antarnegara. Kalau kita lihat demografi dunia, itu terjadi pertumbuhan penduduk yang negatif (penduduk berusia lanjut lebih banyak) di banyak negara Barat, termasuk negara maju. Ketika tua, mereka butuh sumber daya atau tenaga kerja yang produktif sehingga dibukalah pintu migrasi. Di saat yang sama pula, akhirnya pertukaran bukan hanya melibatkan barang dan jasa, tetapi juga manusia. Ini yang mungkin ada konteksnya, yakni nasionalisme lama-kelamaan kurang relevan ketika mobilitas manusia tidak terbatasi oleh paspor dan visa. Yang kedua, uang dan jasa juga tidak mengenal border, tidak mengenal negara. Misalnya, kalau investasi tidak menguntungkan di Indonesia, akan dengan mudah investor memindahkannya ke negara lain, pada titik itu apa yang disampaikan Macron ada benarnya.

Terkait dengan hal tersebut, bagaimana juga refleksinya ke Indonesia soal keberagaman di dalam negeri yang masih belum berhasil?

Sebenarnya relevan karena suka tidak suka, kedua belah kubu baik Jokowi maupun Prabowo narasinya lebih bersifat melihat ke dalam (negeri). Maka kadang-kadang ada semangat antiasing yang dominan, kemudian juga proteksionisme, itu kan sebenarnya bertentangan dengan narasi global yang disampaikan Macron. Jadi, dalam ruang global yang semakin menguat seharusnya saling membutuhkan. Saya rasa, mau tidak mau, harus bekerja sama. Namun, yang saya lihat di kedua belah kubu, semangatnya tidak seperti itu karena mereka menganggap globalisme, perdagangan bebas itu mengancam. Bagaimanapun kedua pasangan sedang mencari simpati pemilih, istilah kasarnya semua akan menyanyikan narasi kiri saat berkampanye dan ketika menang mau tidak mau mereka akan menjadi ke kanan. (M-1)