Metafora Donat untuk Konservasi Laut

Abdillah Marzuqi
10/11/2018 10:00
Metafora Donat untuk Konservasi Laut
(ANTARA FOTO/ROSA PANGGABEAN)

PERNAH terbayang konsep pengelolaan laut yang mengambil bentuk kue donat? Metafora itulah yang pas untuk gambaran konsep konservasi blue hello s menjadi lebih gampang dimengerti. Konsep itu disampaikan CI (Conservation International) Indonesia dalam pertemuan internasional Our Ocean Conference (OOC) 2018 yang berlangsung akhir bulan di Bali.

Ada zona inti yang bisa dibayangkan seperti lubang donat. Zona inti dilingkupi wilayah plasma yang bisa dibayangkan seperti daging empuk di sekeliling inti.

Blue hello s ialah insentif dari industri perikanan untuk memberikan pendanaan bagi wilayah inti konservasi yang dikelilingi wilayah perikanan. Pendanaan tersebut berguna untuk konservasi, usaha, dan masyarakat sekitar.

Blue hello s ialah solusi untuk memanfaatkan daerah-daerah penangkapan ikan yang keberadaannya dipengaruhi oleh marine protected area (MTA).
"Sebagai contoh, MTA di Raja Ampat, karena sudah berjalan 15 tahun, MTA ini memberi dampak pada perairan-perairan di sekitarnya. Kami punya ide bagaimana supaya baik di perairan terdampak (diuntungkan) MPA maupun di dalam MPA itu dimanfaatkan secara berkelanjutan," terang Direktur Program Kelautan CI Indonesia, Victor Nikijuluw, kepada Media Indonesia, Selasa (6/11).

"Jadi, Blue Hello itu adalah semacam memberikan hak khusus atau konsesi kepada perikanan. Dalam hal ini perusahaan perikanan untuk menangkap di daerah terdampak MPA. Mereka menangkap di sana dengan aturan-aturan yang sudah diatur, Jadi harus sustainable (berkelanjutan)," lanjut Viktor.
Aturan itu meliputi alat tangkap, jenis ikan, musim, maupun kuota.

Perusahaan yang mendapatkan konsesi di wilayah yang mendapat keuntungan dari MPA juga diharuskan menjaga keberlangsungan MPA tersebut.
Sebagian dari profit yang didapat perusahaan juga diharuskan untuk berinvestasi dalam konservasi. Pada saat yang sama, mereka akan mendapat suplai larva dan suplai ikan kecil secara berkelanjutan dari daerah kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) atau MPA ke daerah penangkapan mereka daerah konsesi mereka.

"Jadi, mereka investasi lagi bagian dari keuntungan mereka ke konservasi, sehingga konservasi makin bagus, KKPD makin bagus," tegas Victor.

Konsep blue hello s diharapkan akan berdampak pula kepada pasar global.
"Mereka investasi di daerah konservasi sehingga diharapkan dengan model seperti itu, pasar internasional akan menerima konsep itu dengan baik, dan konsep ini bisa menjadi terobosan bagi perikanan Indonesia di masa depan," lanjutnya.

Pengawasan
Di sisi lain, konsep dengan konsesi penangkapan di daerah yang berada disekeliling zona inti konservasi ini membutuhkan pengawasan ketat. Sangat besar celah bagi perusahaan untuk berbuat nakal dan masuk ke zona inti.

Untuk menjaga MPA, pemerintah harus menyediakan pendanaan, kapal, dan SDM. Viktor pun kembali berkaca ke MPA di Papua Barat yang memiliki luas 4,6 juta hektare.

Selama ini, pengelolaan wilayah tersebut hanya bersandar pada peemrintah pusat dan pemerintah daerah, dan dengan bantuan LSM. Padahal, industri perikanan semestinya juga ikut berpartisipasi karena mendapatkan keuntungan dari lestarinya wilayah itu. Izin konsesi yang diberikan ke perusahaan berada di wilayah yang jauh dari perairan pesisir, berjarak sekitar 12 mil.

Pengaturan konsesi ini diatur dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pembagian antara nelayan-nelayan dengan perusahaan.

Sebagai contoh, dari konsesi 100 kapal yang dimiliki, perusahaan hanya memakai 75 kapal. Sementara itu, sisanya harus diberikan pada nelayan kecil. Nelayan kecil pun akan menjual hasil tangkapan mereka pada perusahaan.

Konsep blue hello s juga menerapkan prinsip pendanaan bersama (blended financing) yang datang dari LSM, donor, pemerintah, dan swasta.
"Jadi, kita ingin ide pemerintah untuk mencari berbagai kemungkinan blended financing supaya bisa diterapkan di berbagai bisnis. Maka kami mengharapkan ini bisa diterapkan di bisnis perikanan dan ini bisa jadi terobosan bagi perikanan Indonesia di masa depan," tambah Viktor.

Perusahaan bisa berperan aktif dalam konservasi dengan membangun area perlindungan. Mereka bisa membantu masyarakat dalam menjaga kawasan dan membantu pemberdayaan ekonomi.

Blue hello s juga dipresentasikan dalam tiga kegiatan berturut, yakni Konferensi IMF 2018 di Bali, OOC 2018 di Bali, dan Global Island State Conference 2018 di Manado. Pada kegiatan terakhir, ternyata banyak negara juga tertarik untuk menerapkan konsep Blue Hello S, di antaranya Palau, Mikronesia, Fiji, dan beberapa negara-negara kecil lainnya.

Sebagai awalan dari mewujudkan konsep tersebut, CI Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan pariwisata yang berbasis di Raja Ampat. Mereka juga menjajaki kerja sama dengan lembaga keuangan internasional.

"Khusus untuk Misol, kami sudah kerja sama dengan satu perusahaan pariwisata yang berbasis di Misol. Tapi, kita belum implementasi, kita masih ngomong-ngomong, penjajakan, presentasi di berbagai tempat. Kita masih belum laksanakan, idenya ini kita masih godok terus, sudah dibicarakan dengan berbagai kementerian," terang Viktor.

Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kemenko Maritim Safri Burhanuddin menilai, jika konsep tersebut berkesesuaian dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Iya sangat (sesuai), karena kalau kita lihat potensi maritim yang sangat luar biasa," terang Safri. "Blue Hello itu lebih pada memperkuat MTA-nya," tambahnya.

Namun, Safri menekankan bahwa upaya konservasi harus memperhatikan kondisi masyarakat sekitar, termasuk kearifan lokal mereka.

"Jadi, silakan saja MTA ada, tapi ada local wisdom yang harus kita hormati," tegas Safri.

Terpisah, Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan Suseno Sukoyono mengungkapkan, terdapat beberapa pilar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan MPA, yakni pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. "Sebab ekonomi tidak akan berjalan kalau sumber dayanya rusak. MPA ada dalam rangka menjaga agar sumber daya tetap bisa berkelanjutan. Selanjutnya adalah manusia. Pilar sosial kemasyarakatan menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan.

Kita bilang mengelola laut itu pada dasarnya mengelola manusia", tandas Suseno.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya