Mengenal Pajak Keberangkatan, Biaya 'Sayonara' yang Sering Bikin Turis Bingung

BAGI Kevin Miller, seorang fotografer profesional, bepergian ke luar negeri biasanya dilakukan dengan presisi tinggi. Namun, sebuah kejadian di Bandara Bali pada 2013 meruntuhkan predikat "ahli travel" yang ia sandang. Setelah menghabiskan rupiah terakhirnya untuk suvenir, Miller terhenti di gerbang keberangkatan karena ditagih biaya retribusi tunai.

Kisah Miller yang harus meminjam uang dari turis asing karena ATM rusak, dan akhirnya ketinggalan pesawat, menjadi pengingat biaya keberangkatan atau departure tax sering kali menjadi "bola liar" bagi wisatawan.

Pajak Tersembunyi di Balik Tiket

Sejak 2014, Indonesia telah menyatukan biaya ini ke dalam tiket pesawat. Namun, di banyak belahan dunia lain, praktik ini masih beragam. Berdasarkan laporan International Air Transport Association (IATA) yang dirilis November 2025, bandara-bandara di seluruh dunia mengumpulkan total US$60,4 miliar dari pajak keberangkatan sepanjang tahun 2024.

Baca juga : Tiket Pesawat Makin Mahal, Penumpang Diminta Atur Strategi Perjalanan

Rata-rata penumpang membayar sekitar US$6,80 (sekitar Rp100 ribu). Namun, angkanya bisa melonjak drastis tergantung lokasi. Argentina mencatat tarif tertinggi dengan rata-rata US$138 (sekitar Rp2,1 juta) per penumpang, disusul oleh negara-negara seperti Inggris, Meksiko, dan Republik Dominika.

Solusi Overtourism atau Beban Rakyat?

Di era pasca-pandemi, pajak turis menjadi strategi populer untuk menekan dampak overtourism. Jepang, misalnya, baru saja mengumumkan rencana untuk melipatgandakan "Pajak Sayonara" mereka yang semula 1.000 yen (sekitar Rp100 ribu).

Meskipun bertujuan untuk pemeliharaan infrastruktur, IATA mengkritik kebijakan ini sebagai pajak "regresif". Menurut mereka, biaya ini membebani publik tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap anggaran negara secara keseluruhan.

Baca juga : DPR Dorong Pemerintah Siapkan Roadmap Tata Kelola Avtur demi Tiket Pesawat Murah

Sebaliknya, Swedia justru menghapus pajak perjalanan udara tahun lalu untuk mendorong masyarakat beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan seperti kereta api atau feri.

Pentingnya Transparansi

Profesor perhotelan dari New York University, Anna Abelson, menilai turis sebenarnya tidak keberatan membayar asalkan tujuannya jelas. Pengalaman buruk seperti yang dialami Miller di Bali menciptakan "gesekan" yang merusak citra destinasi.

"Destinasi harus lebih terbuka, kreatif, dan benar-benar menjelaskan mengapa biaya itu diperlukan," ujar Abelson.

Salah satu contoh sukses adalah Palau Pledge. Negara kepulauan kecil ini mewajibkan turis menandatangani janji pelestarian lingkungan di paspor mereka. Daripada sekadar memungut uang tanpa penjelasan, Palau mengemasnya sebagai bentuk tanggung jawab tamu terhadap rumah mereka, dengan ancaman denda hingga satu juta dolar bagi pelanggarnya.

Pada akhirnya, apakah biaya itu disebut Passenger Movement Charge di Australia atau Air Passenger Duty di Inggris, kunci kenyamanan berwisata terletak pada transparansi sejak awal pemesanan tiket. (CNN/Z-2)