Ancaman Siber Naik, Urgensi Perlindungan Data Pribadi

DI era digital, kejahatan siber menjadi ancaman serius yang dapat merugikan individu dan organisasi. Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.

Meningkatnya penggunaan teknologi dan internet telah membuka pintu bagi kejahatan siber. Menurut data terbaru, insiden kejahatan siber dan pelanggaran data telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), kebocoran data pribadi tahun ini berada di angka 20,8% atau meningkat 8% dibandingkan tahun lalu.

Kejahatan siber tidak hanya berdampak pada perorangan tetapi juga organisasi. Individu yang menjadi korban pencurian identitas dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan dan kehilangan privasi. Sementara itu, organisasi yang menjadi korban dapat kehilangan kepercayaan dari pelanggan, mengalami kerugian finansial, dan menurunkan kredibilitas mereka. 

Baca juga : Keamanan Data Pelanggan Jadi Prioritas Utama Aplikasi PINTU

IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia Goutama Bachtiar mengatakan perlindungan data pribadi bukan lagi sekadar pilihan melainkan kebutuhan mendesak di era digital. "Kejahatan siber dapat menimpa siapa saja, di mana saja, kapan saja dan dampaknya bisa sangat merugikan," kata Goutama. Oleh karena itu, melindungi data pribadi baik yang bersifat spesifik dan umum menjadi satu keharusan. 

Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia memberikan beragam manfaat antara lain pelindungan hak fundamental masyarakat, payung hukum yang komprehensif, mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi baik sektor publik dan privat. Pada prinsipnya, perlindungan data pribadi ialah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek. UU PDP, imbuh dia, tidak hanya berlaku bagi individu dan organisasi di Indonesia tetapi pihak asing di luar negeri yang menghimpun data pribadi WNI (ekstrateritorial) juga berkepentingan terhadap UU tersebut.

Grant Thornton Indonesia pun memberikan berbagai langkah yang dapat diambil untuk melindungi data pribadi. "Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan data pribadi menjadi faktor krusial. Penggunaan teknologi keamanan seperti enkripsi, autentikasi multifaktor, perbaharuan perangkat lunak secara teratur, hashing, dan masking, juga sangat dianjurkan," urainya. 

Selain itu, menerapkan praktik terbaik seperti membatasi informasi pribadi yang dibagikan di internet, khususnya media sosial, waspada terhadap surat elektronik dan lampiran, berhati-hati dalam memberikan data dan informasi pribadi, baik daring maupun luring, penggunaan koneksi yang aman, adalah langkah sederhana namun efektif. Ia percaya bahwa edukasi berkala dan berkesinambungan serta kesadaran para pemangku kepentingan ialah kunci untuk melindungi data pribadi. (Z-2)