Indonesia Butuh Peta Jalan Kepemimpinan Digital

PETA jalan kepemimpinan digital menjadi kemendesakan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam rangka konsolidasi demokrasi. Terlebih, kancah geo digital dunia saat ini dikuasai negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Upaya membentuk peta jalan kepemimpinan digital muncul dalam acara Seminar Nasional Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas RI 2023 bertajuk Kepemimpinan Digital dalam Konsolidasi Demokrasi yang digelar di Jakarta, Selasa (3/3). Salah satu peserta PPSA XXIV, Brigjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengakui kondisi kepemimpinan Indonesia sekarang masih lemah. Itu ditunjukkan dengan berbagai indikator, seperti Indeks Kesiapan Digital Global, Indeks Daya Saing Digital Global, dan Indeks Keamanan Siber.

Di samping itu, Indonesia memiliki potensi ancaman yang cukup tinggi terkait konsolidasi demokrasi, baik dari internal maupun eksternal. Jelang Pemilu 2024, misalnya, ancaman dari internal itu terejawantah dalam bentuk sirkulasi hoaks, berita palsu, dan ujaran kebencian di internet. Sementara kondisi geopolitik dunia dan ancaman serangan siber menjadi faktor eksternalnya.

Baca juga: Meta Tepis Tertinggal dari Pesaingnya dalam AI Generatif

"Kami menginisiasi dari seminar ini untuk membuat peta jalan kepemimpinan digital yang di dalamnya bisa menjadi pemacu, pengendali, bagaimana digitalisasi bisa dikembangkan yang berlandaskan pada ideologi Pancasila," terang Jonathan.

Peserta seminar lain, Brigjen Pol Nazirwan Adji Wibowo menjelaskan, peta jalan yang diinisiasi pihaknya merupakan landasan dalam melakukan kebijakan yang meliputi penentuan tujuan, sasaran, strategi, sekaligus implementasi oleh seluruh pemangku kepentingan menuju Indonesia Emas 2045. "Peta jalan yang kita rumuskan ini harus mengolaborasikan unsur-unsur pentaheliks, di dalamnya ada pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media sebagai aktor-aktor politik dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas," jelasnya.

Baca juga: Tetap Kompak di Usia Satu Dekade, IKAL 49 Jadi Inspirasi Para Alumni Lemhannas

Setidaknya, Nazirwan menyebut ada lima isu strategis yang perlu diperhatikan untuk membangun peta jalan tersebut, yakni penguatan sumber daya manusia, dukungan terhadap infrastruktur digital, tata kelola digital, regulasi digital, dan dukungan anggaran. Sebagai rekomendasi di isu strategis regulasi, pihaknya mendorong DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lemhanas RI Andi Widjajanto mengatakan kunci dalam menggapai kepemimpinan digital adalah menangkap teknologi. Peta geodigital kekinian menunjukkan, Amerika Serikat masih menjadi negara yang paling berkuasa dengan kemajuan Lembah Silikon di California.

Kendati demikian, dominasi Amerika itu dibayangi oleh Tiongkok yang menguasai sebagian besar bahan baku pembuatan semikonduktor, yaitu galium dan germanium. Meurut Andi, suksesi Tiongkok itu menunjukkan tidak ada korelasinya sebuah negara yang memimpin di bidang teknologi dengan demokrasi. "Jadi hati-hati juga ketika mengadopsi teknologi, ternyata pengusung teknologinya tidak peduli-peduli banget sama demokrasi," terang Andi.

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan pentingnya keberanian dari pemimpin-pemimpin di Tanah Air untuk menguasai teknologi. Menurutnya, manifestasi penting dalam kepemimpinan digital adalah penerapan e-government yang terbukti mampu menyederhanakan berbagai proses administrasi. "Mengurangi hambatan-hambatan birokratis dan menghilangkan alur kerja berbasis kertas untuk beralih kepada nirkertas atau paperless," tandas Bambang. (Z-2)